10441208_10202130553090678_7848826838247773592_n

oleh : Moh. Ariful Anam
Sekretaris DPC GMNI Kediri, Sekaligus Wartawan ADAKITANEWS.COM

Awalnya adalah operasi militer. Pada dini hari 1 Oktober 1965 segerombol pasukan pimpinan Letkol Untung menculik dan membunuh bebarapa Jenderal. Meski bukan organisasi semimiliter, Partai Komunis Indonesia (PKI) dituduh sebagai dalangnya. Ujungnya terjadi pembantaian massal terhadap orang-orang yang dianggap sebagai anggota PKI. Peristiwa itu disebut Gerakan 30 September (G 30 S) – kini tanpa embel-embel PKI dibelakangnya – atau Soekarno menyebutnya GESTOK (Gerakan Satu Oktober).

Sudah 49 tahu lalu, peristiwa itu terjadi. Tapi, luka masa silam itu mungkin belum bisa tersembuhkan. Jangankan mencari pelaku yang harus diadili, simpang siur sejarah masih menjadi satu problem. Dokumen-dokumen prahara 1965 masih disegel di ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia). Alasannya, terganjal TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966. Lalu siapa yang bertanggung jawab atas pembantaian ratusan ribu jiwa selama 1965-1966. Belum lagi yang ditahan tanpa diadili selama puluhan tahun di Pulau Buru.

Begitu penting dokumen itu, hingga harus dirahasiakan sampai saat ini. Arsip “terlarang” itu berisi data organisasi afiliasi PKI, nama-nama tokoh PKI, dokumen siding-sidan Mahkamah Militer Luar Biasa, foto kopi hasil visum para Jenderal yang dibuang di Lubang Buaya, Jakarta Timur, termasuk gerakan pembasmiannya. Pro kontra terus muncul. Meski di beberapa negara yang memilki dokumen terkait prahara 1965 semacam Amerika Serikat, , dapat diakses oleh khalayak umum. Di Indonesia? Agaknya masih belum jelas, kapan rahasia sejarah itu akan  diungkap secara blak-blakan.

Menurut sejarawan, Baskara T Wardana, yang dikutip dari berita Kompas, 2 September 2014, pembukaan arsip-arsip adalah satu cara mengakui ada luka yang harus disembuhkan. Sudah saatnya Bangsa Indonesia terbuka terhadap masa lalunya sendiri. Mungkinkah ada kepentingan politis?. Pemerintah dinilai khawatir pengungkapan arsip itu akan menguak rahasia pihak-pihak tertentu. Jelas, orang-orang yang terlibat langsung peristiwa tersebut banyak yang masih hidup. Entah di pihak otoritas saat itu atau korban.

Keharusan Meluruskan Sejarah
Suatu ketika ANRI pernah melakukan uji kepentingan publik. Hasilnya masih terjadi pro dan kontra. Banyak kalangan sejarawan, peneliti, dan Lembaga Swadaya Masyarakat meminta untuk dibuka. Langkah itu dianggap sebagai bentuk upaya pelurusan sejarah dan rekonsoliasi. Namun, sebagian institusi pemerintah seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI cenderung menolak.

Sebenarnya jika mengacu pada TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966, tidak disebutkan secara eksplisit tentang perahasiaan arsip. Ketepan itu hanya berisi pembubaran PKI dan pelarangan paham Marxime-Leninisme. Apalagi berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, arsip rahasia apapun bisa dibuka setelah 25 tahun. Tapi kenyataannya, tumpukan dokumen itu masih tertutup rapat di gedung ANRI.
Memang, arsip adalah memori kolektif bangsa dan sudah semestinya dimanfaatkan masyarakat umum. Tapi, dalam upaya untuk menyusun sejarah secara faktual dengan itu pun tidak cukup. Dibutuhkan berbagai pandangan, termasuk perspektif para korban. Pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya membantu analisis sejarah secara konferehensip. Karena selama orde baru, sejarah G 30S masih sangat timpang dan sarat kepentingan.

Keruntuhan rejim Suharto pada 1998 memberikan sedikit cahaya terang. Usaha meluruskan sejarah 1965 menggeliat. Dari mulai buku-buku ilmiah, memoar, video documenter semakin melengkapi kepingan sejarah yang sempat hilang selama 32 tahun. Meski masih jauh faktualitas yang sesungguhnya, tapi bangsa Indonesia diberikan ruang luas untuk terus menggali masa lalunya. Kini tinggal menunggu gebrakan pemerintah baru untuk menyusun sejarah nasional Indonesia tanpa adanya intervensi politis maupun ideologis.

Memang kompleksitas peristiwa 1965 menjadi sebuah tantangan bagi generasi negara bangsa ini. “JAS MERAH, jangan lupakan sejarah,” begitu lekat kata Bung Karno itu pada masyarakat. Namun, apa jadinya jika sejarah itu sendiri palsu. Kenyataan masa lalu harus diungkap. Tujuannya bukan untuk mengorek luka lama dan saling menyalahkan satu sama lain. Tapi sebaliknya, untuk menyembuhkan dan mempersatukan. Bahwa kejujuran sejarah harus menjadi tiang pembangunan Indonesia masa depan, maka semua pengampu negara ini harus legowo untuk membuka tirai kekaburan sejarah Indonesia selama ini, khususnya tentang prahara kemanusiaan 1965.

Tak ada larangan, bahkan ancaman seperti masa Orba. Saat itu, bacaan-bacaan kiri/ke-PKI-an dibumihanguskan. Tercap sebagai bacaan larangan. Masa itu telah berlalu. Kini tidak sulit ditemui. Buku-buku, majalah, film documenter tentang G 30 S mudah untuk didapat. Banyak sejarawan mendedah sejarah 1965-66 secara terang-terangan bak tanpa hambatan. Kini tinggal rakyat Indonesia yang memutuskan untuk mau mengungkap sejarahnya atau tidak. (bersambun….)

RedaksiSuara Kita
oleh : Moh. Ariful Anam Sekretaris DPC GMNI Kediri, Sekaligus Wartawan ADAKITANEWS.COM Awalnya adalah operasi militer. Pada dini hari 1 Oktober 1965 segerombol pasukan pimpinan Letkol Untung menculik dan membunuh bebarapa Jenderal. Meski bukan organisasi semimiliter, Partai Komunis Indonesia (PKI) dituduh sebagai dalangnya. Ujungnya terjadi pembantaian massal terhadap orang-orang yang dianggap...