ADAKITANEWS, Nganjuk – Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk di Jalan Dermojoyo dikepung ratusan massa yang mengatasnamakan Jaringan Pemantau Aparatur Negara (Japan). Mereka menuntut Kejaksaan menangkap semua pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan kain batik PNS, Rabu (21/09).

Jika Kejaksaan tidak berani menangkap pejabat Pemkab Nganjuk yang terlibat korupsi pengadaan kain batik, kata Susilo Muslim, para jaksa akan dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Bahkan Susilo Muslim yang merupakan mantan anggota DPRD Jatim dari PDIP ini mengaku siap menghadap presiden jika memang jaksa melakukan tebang pilih dalam penanganan korupsi pengadaan kain batik. “Para pencuri uang negara harus ditangkap, jangan tebang pilih dan hanya berhenti di tingkat Sekda yang dijadikan tersangka,” teriak Susilo Muslim.

Dalam aksi itu, perwakilan massa Japan sempat tersulut emosinya ketika Kepala Kejaksaan Nganjuk, Umar Zakar SH MHum, enggan menemui mereka. Bahkan, Kasi Pidsus, Eko Baroto dan Kasi Intel, Anwar Riza Zakaria yang menemui perwakilan massa sempat tergagap saat ditanya terkait keberadaan Kajari.

Namun belakangan dijelaskan bahwa dua hari lagi Kajari Nganjuk akan memasuki masa pensiun dan tengah mempersiapkan kelengkapan adsministrasi. “Kami mohon pengertian, Bapak Kajari sedang tidak berada di tempat karena mempersiapkan administrasi masa pensiun yang tinggal dua hari lagi,” terang Anwar Riza.

Tjetjep M Yasien, Ketua DPD Japan bahkan mengancam akan tidur di Kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk jika tidak ditemui Kajari. Karena sudah empat kali mendatangi Kantor Kejaksaan selalu ditemui Kasi Pidsus dan Kasi Intel.

Tjetjep M Yasien juga mengaku tidak puas dengan kinerja penyidik Kejari Nganjuk. Bahkan Tjetjep M Yasien mengaku akan kembali ke Kantor Kejari dengan massa yang lebih besar untuk meminta jawaban dari Kajari. “Kami siap tidur di Kantor Kejaksaan jika tidak ada jawaban dari Kajari,” tandas Tjetjep M Yasien

Setelah keluar dari ruang pertemuan dengan pejabat Kejari Nganjuk, Tjetjep M Yasien kembali mengungkapkan banyaknya kejanggalan dalam proses pengadaan kain batik di sekretariat Pemkab Nganjuk. Diantaranya perubahan anggaran pengadaan kain batik hingga tiga kali. “Anggaran pengadaan kain batik awalnya Rp 2 miliar, kemudian berubah menjadi Rp 4 miliar. Setelah itu Rp 5,2 miliar dan perubahan terakhir Rp 6,05 miliar. Dan perubahan-perubahan ini sangatlah mencurigakan menurut kami,” papar Tjetjep M Yasien.

Karena itu, Tjetjep M Yasien mendesak kepada Kejari Nganjuk untuk menyeret pejabat-pejabat lain di lingkungan Pemkab Nganjuk yang terlibat korupsi. Baik keterlibatannya secara langsung maupun pejabat yang menerima uang dari hasil korupsi pengadaan batik.

Tidak puas melakukan aksi di Kantor Kejari Nganjuk, massa kembali bergerak ke Kantor Pemkab Nganjuk di Jalan Basuki Rahmad. Setelah melakukan orasi sekitar 30 menit, massa kemudian bergerak lagi ke Gedung DPRD Nganjuk di Jalan Gatot Subroto. Karena tidak ditemui oleh pejabat saat di Kantor Pemkab maupun di DPRD, massa akhirnya membubarkan diri.(Jati)

Keterangan gambar: Massa saat mengepung kantor Kejaksaan Negeri Nganjuk.(foto: Bagus Jatikusumo)

http://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2016/09/IMG-20160921-WA0045-1-1024x768.jpghttp://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2016/09/IMG-20160921-WA0045-1-150x150.jpgREDAKSIDaerahadakitanews,batik,Berita,demo,japan,kejaksaan negeri nganjuk,korupsi,nganjuk
ADAKITANEWS, Nganjuk - Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Nganjuk di Jalan Dermojoyo dikepung ratusan massa yang mengatasnamakan Jaringan Pemantau Aparatur Negara (Japan). Mereka menuntut Kejaksaan menangkap semua pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan kain batik PNS, Rabu (21/09). Jika Kejaksaan tidak berani menangkap pejabat Pemkab Nganjuk yang terlibat korupsi pengadaan...