ADAKITANEWS, Kota Madiun – Sidang perdana kasus gugatan perdata kepengurusan hasil Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) tahun 2016 yang digelar di Pengadilan Negeri Madiun pada Rabu (17/05) mengalami penundaan.

Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua, Ni Kadek Kusuma Wardani, SH, MH, dan digelar di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Madiun pada pukul 11.15 WIB tersebut ditunda dengan alasan salah satu tergugat sudah meninggal dunia.

Humas Pengadilan Negeri Madiun, Catur Bayu Sulistiyo mengatakan, sidang tersebut adalah sidang perdana. Dan jika para pihak lengkap, rencananya akan dilakukan mediasi. “Materi gugatan adalah tidak sahnya hasil perapatan Majelis Luhur yang melakukan pengangkatan Ketua Umum Pusat dan Susunan Pengurus PSHT Pusat Madiun, yang dilaksanakan pada tanggal 10, 11, dan 12 Maret 2016 di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta, dengan Nomor Perkara Perdata 13/Pdt.G/2013/PN.Mad tertanggal 26 April 2017,” jelas Catur.

Sebagai pihak tergugat adalah Ir RB Wiyono, TjahJo Wilis Gerilyanto, Gunawan, H Issoebiantoro, DR Drs Djarot Santoso, Ir FX Sentot Sutikno, Ir Eeddy Asmanto, dan H Djunaidi Suprayitno. Sedangkan pihak penggugat adalah Wahyu Subakdiono, Aryo Bhimoputro, Lamidi, Bimo Subandi Murbodinoto, Andreas Ekasakti Yudiawan, dan Mursito.

Hakim Ni Kadek Kusuma Wardani menunda sidang hingga Selasa (23/05) depan. Alasannya karena salah satu tegugat yakni DR Drs Djarot Santoso, MA, telah meninggal dunia bulan Oktober tahun 2016 silam, sehingga sesuai aturan harus melampirkan bukti surat kematian yang sah dari kelurahan tempat tinggal yang bersangkutan.

Sutopo selaku Kuasa Hukum Penggugat mengatakan, pihaknya menerima penundaan jadwal persidangan tersebut. “Kami selaku Kuasa Hukum Penggugat bisa memahami dan menerima putusan penundaan. Karena aturannya memang seperti itu bahwa ada orang yang meninggal harus dibuktikan secara materiil,” urai Sutopo.

Sementara itu Kuasa Hukum tergugat, Maryano menyampaikan jika sidang ini hanya pengecekan data formil gugatan, sehingga mengaku belum bisa memberikan tanggapan apapun. “Terkait gugatan adalah dinamika organisasi untuk menjadi lebih dewasa. Harapan kami malah bisa diselesaikan lewat mediasi saja,” jelas Maryano kepada Tim Adakitanews.com setelah persidangan.

Pantauan di lokasi selama masa persidangan, ada 300 personel gabungan yang dikerahkan. “Untuk mengantisipasi terhadap potensi gangguan keamanan. Diterjunkan 300 personel gabungan dari Polres Madiun Kota, Kodim 0803 Madiun, Detasemen C Brimob Polda Jawa Timur,” tegas Kapolres Madiun Kota, AKBP Sonny Mahar Budi Adityawan.

Kapolresta menjelaskan, karena berpotensi kerawanan maka setiap kali persidangan rencananya akan diterjunkan personel keamanan gabungan yang berjumlah sama atau mungkin bisa ditambah sesuai eskalasi gangguan. “Untuk hari ini kami mengapresiasi massa yang tidak hadir yang artinya menghargai semua proses hukum,” pungkas Kapolres Madiun Kota.

Untuk diketahui, selain Kapolres Madiun Kota, hadir juga dalam sidang tersebut, Komandan Korem 081/DSJ Madiun, Komandan Kodim 0803 Madiun, Kapolres Madiun, Kapolres Magetan, Kapolres Ngawi, dan Kapolres Ponorogo.(bud)

Keterangan gambar: Suasana Persidangan.(foto: budiyanto)

http://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/05/170517-bud-madiun-psht-1024x768.jpghttp://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/05/170517-bud-madiun-psht-150x150.jpgREDAKSIUncategorizedadakitanews,Berita,madiun,pengadilan negeri madiun,polres madiun kota,psht
ADAKITANEWS, Kota Madiun - Sidang perdana kasus gugatan perdata kepengurusan hasil Parapatan Luhur Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) tahun 2016 yang digelar di Pengadilan Negeri Madiun pada Rabu (17/05) mengalami penundaan. Sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua, Ni Kadek Kusuma Wardani, SH, MH, dan digelar di ruang sidang utama Pengadilan...