ADAKITANEWS, Blitar – Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2018 akhirnya ditetapkan sebesar Rp 35.235.602 juta per jemaah. Jumlah ini naik Rp 345.290 atau 0,99 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar Rp 34.890.312.

Kenaikan ini dikarenakan adanya kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Pemerintah Arab Saudi, Pajak Baladiyah (Pajak Pemerintah Daerah), dan kenaikan harga BBM di Arab Saudi.

Menanggapi kenaikan ini, Kasi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Blitar, Syaikul Munib mengatakan, meski saat ini besaran rata-rata BPIH di Indonesia telah diumumkan mengalami kenaikan, namun untuk besaran BPIH Embarkasi Surabaya termasuk untuk Kabupaten Blitar masih menunggu aturan dari kantor wilayah (kanwil) Kemenag Provinsi Jawa Timur.

“Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji nasional memang mengalami kenaikan. Tapi untuk Kabupaten Blitar, penerapannya tentu menunggu aturan dari Kanwil Kemenag Jawa Timur,” kata Munib, Kamis (15/03).

Menurut munib, kenaikan ini disebabkan penerapan pajak di Arab Saudi dan kenaikan harga bahan bakar penerbangan. Jika peraturan dari Provinsi sudah keluar, pihaknya akan segera mensosialisasikan kepada para calon jemaah haji.

“Kalau kenaikan BPIH tahun ini tidak terlalu signifikan karena kurang dari satu persen. Namun dengan kenaikan ini, tentu pelayanan kepada para jemaah haji juga akan ditingkatkan,” imbuhnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Syaikul Munib, Kasi Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Blitar.(foto : fathan)

http://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2018/03/IMG-20180315-WA0012-1024x768.jpghttp://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2018/03/IMG-20180315-WA0012-150x150.jpgREDAKSISpiritualadakitanews,Berita,biaya haji,blitar,bpih,haji
ADAKITANEWS, Blitar - Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2018 akhirnya ditetapkan sebesar Rp 35.235.602 juta per jemaah. Jumlah ini naik Rp 345.290 atau 0,99 persen dibandingkan tahun lalu yang hanya sebesar Rp 34.890.312. Kenaikan ini dikarenakan adanya kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari Pemerintah Arab Saudi, Pajak Baladiyah (Pajak...