ADAKITANEWS, Blitar – Salah satu kriteria koperasi agar bisa menerima bantuan dari Kementerian Koperasi adalah memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK). Jika koperasi tersebut belum mempunyai sertifikat NIK, maka pemberian bantuan akan berbeda dengan koperasi yang sudah memiliki sertifikat NIK.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, Indra Gunawan mengatakan, dari total sekitar 900 koperasi yang ada di Kabupaten Blitar, saat ini yang tercatat sudah memiliki sertifikat NIK baru 167 koperasi. Sedangkan sisanya sama sekali belum memiliki sertifikat NIK.

“Jumlah koperasi di Kabupaten Blitar mencapai 900 koperasi. Namun yang memiliki sertifikat NIK masih sedikit, sekitar 167. Sisanya masih dalam proses pengurusan di Kementerian Koperasi,” kata Indra, Jumat (16/02).

Lebih lanjut Indra menjelaskan, saat ini sudah ada sekitar 300 koperasi yang sedang mengurus sertifikat NIK, dimana sebelumnya masing-masing koperasi mengirimkan data kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, baru kemudian data tersebut di-entry dan langsung dikirimkan kepada Kementerian Koperasi agar bisa secepatnya diterbitkan sertifikat NIK.

“Tentu nantinya akan ada perbedaan fasilitas atau bantuan yang diberikan oleh masing-masing koperasi yang memiliki sertifikat NIK dan koperasi yang tidak memiliki sertifikat NIK,” pungkasnya.

Indra menambahkan, pihaknya terus mendorong setiap koperasi untuk mengirim data kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro agar bisa segera diurus sertifikat NIK di Kementerian Koperasi. “Ya tentu kita akan terus mendorong koperasi yang belum mempunyai sertfikat NIK agar segera mengurusnya,” imbuhnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Indra Gunawan, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar.(foto : fathan)

http://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2018/02/adakitanews20180216_175214-1024x766.jpghttp://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2018/02/adakitanews20180216_175214-150x150.jpgREDAKSIDaerahadakitanews,Berita,blitar,koperasi,nomor induk koperasi
ADAKITANEWS, Blitar - Salah satu kriteria koperasi agar bisa menerima bantuan dari Kementerian Koperasi adalah memiliki sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK). Jika koperasi tersebut belum mempunyai sertifikat NIK, maka pemberian bantuan akan berbeda dengan koperasi yang sudah memiliki sertifikat NIK. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar, Indra Gunawan...