foto razia satpol pp@dakitanews Nganjuk – Penutupan Lokalisasi Guyangan bukan hal yang mendadak, karena memang wacana penutupannya berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim Nomor 460/16474/031/2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi serta Perdagangan Perempuan. Namun Pemkab Nganjuk belum juga melakukan penutupan tempat prostitusi yang dihuni sekitar 216 pekerja seks komersial (PSK) yang seluruhnya dari luar daerah.

“Pemkab Nganjuk belum akan menutup Lokalisasi Guyangan, setidaknya hingga akhir 2014 ini,” ujar Ghozali Afandi, Kabaghumas Pemkab Nganjuk saat ditanya @dakitanews.com.

Alasan belum ditutupnya Lokalisasi Guyangan, dikatakan Ghozali, lebih karena proses sosialisasi yang memerlukan waktu panjang. Kemudian dampak dari penutupan lokalisasi juga akan mempengaruhi mata pencaharian ratusan warga yang biasa bekerja di lokalisasi.

Secara sosial dan ekonomi, penutupan lokalisasi prostitusi akan mempengaruhi mata pencaharian bukan saja PSK dan induk semang (mucikari). Tetapi juga melingkup kepada semua pihak yang terdampak, diantaranya tukang parkir, personel keamanan, buruh cuci dan para pemilik warung makan dan minuman. Karena itu Pemkab Nganjuk tidak dapat bekerja sendiri karena harus melibatkan pemprov atau pemerintah pusat.

Selain itu, kapasitas panti rehabilitasi untuk PSK dan mucikari juga terbatas, sehingga tidak seluruhnya secara bersamaan akan mendapat pelatihan ketrampilan. “Menutup lokalisasi akan berdampak terhadap perekonomian warga sekitarnya,” papar Ghozali.

Hal yang hampir senada juga dikatakan Hariyono, Kepala satpol PP Pemkab Nganjuk yang menjelaskan surat penutupan Lokalisasi Guyangan sudah di meja bupati. Namun hingga saat ini surat penutupan tempat prostitusi tersebut belum juga ditandatangani oleh Bupati Drs Taufiqurrahman. Karena itu Hariyono sendiri belum dapat memastikan kapan Lokalisasi Guyangan akan ditutup. “Insyaallah akhir 2014, Lokalisasai Guyangan akan ditutup,” ujar Hariyono tidak yakin.

Disisi lain, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kabupaten Nganjuk tidak begitu intensif melakukan sosialisasi dan pelatihan ketrampilan terhadap PSK maupun mucikari Guyangan. Sehingga Dinsosnakertrans terkesan hanya mengikuti kegiatan Dinsosnakertrans Pemprov Jawa Timur saat melakukan kunjungan ke lokalisasi Guyangan.

Dra.Iit Herlina,MM selaku Kabid Sosial Dinsosnakertrans Pemkab Nganjuk, menerangkan pihak Dinsosnakertrans telah memberikan pelatihan ketrampilan, nantinya para PSK akan dipulangkan dan diberikan modal usaha. Sebab para PSK yang seluruhnya berasal dari luar daerah Nganjuk itu tidak diperbolehkan kembali ke Guyangan. “Lokalisasi ditutup, termasuk Guyangan dan Tujuh lokalisasi yang lain dan tidak ada relokasi,” terang Iit Herlina.

Bertempat di Balai Desa Kerepkidul Kecamatan Bagor, PSK Guyangan diberi pembekalan, pendidikan dan pelatihan ketrampilan memasak dan menjahit. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kegiatan pembinaan bagi para penghuni lokalisai di Kabupaten Nganjuk. Namun tidak seluruh PSK mendapat pelatihan karena memang tem
patnya sangat terbatas hanya 17 PSK dari lokalisasi Guyangan dan 20 PSK dari Morobau diberi pengarahan Satpol PP dan Dinsos sekaligus pencerahan agama, selama lima hari.(Jati)

Keterangan Gambar : Hasil tangkapan dari razia Satpol PP di salah satu lokalisasi di Nganjuk

RedaksiPolitiktutup lokalisasi guyangan
@dakitanews Nganjuk - Penutupan Lokalisasi Guyangan bukan hal yang mendadak, karena memang wacana penutupannya berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim Nomor 460/16474/031/2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Prostitusi serta Perdagangan Perempuan. Namun Pemkab Nganjuk belum juga melakukan penutupan tempat prostitusi yang dihuni sekitar 216 pekerja seks komersial (PSK) yang seluruhnya...