Tunggu Payung Hukum, Alasan Eksekutif Belum Sepakati Permintaan Mobil Setiap Anggota DPRD

541

mobil dinas 1ADAKITANEWS, Jombang – Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang, Jawa Timur, beramai-ramai meminta mobil dinas untuk perseorangan. Alasannya, kedudukan anggota dewan sebagai pejabat daerah setara dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS) eselon II sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2001. Namun, permintaan para wakil rakyat itu, hingga saat ini mentok dimeja eksekutif.

Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, beralasan, saat ini pihaknya masih menunggu payung hukum untuk pengadaan mobil bagi masing-masing anggota DPRD yang bakal menghabiskan anggaran sebesar Rp. 4,2 Milyar tersebut. Selain itu, dia juga mempertimbangkan kemampuan APBD Kabupaten Jombang.

“Sepanjang jika memang sifatnya sangat mendesak dan urgen, tapi kelihatanya kalau di Jombang ini untuk memacu kegiatan kinerja beliau-beliau ini memang juga harus adaptasi. Artinya  itu kalau memang tadi disampaikan ada regulasinya, ketentuan atau cantolan hukum ada, terus APBD kita mampu, yang penting kita ini kan memprioritaskan apa yang menjadi harapan masyarakat,” Kata Nyono, Rabu ( 20/07).

Saat ini, DPRD Kabupaten Jombang yang memiliki  50 anggota, tersedia sebanyak 28 unit mobil dinas, mulai dari mobil dinas pimpinan hingga komisi. Kekurangan 22 unit mobil dinas diusulkan pengadaannya secara bertahap melalui APBD  tahun 2016 dan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun yang sama.

Sementara, menurut Ketua Komisi A DPRD Jombang, Cakup Ismono, sudah selayaknya anggota DPRD masing-masing mendapat satu mobil dinas untuk memperlancar kinerjanya. Kata Cakup, untuk melaksanakan tugasnya, selama ini wakil rakyat di Jombang menggunakan kendaraan pribadi. Sebab mobil dinas yang ada saat ini sangat terbatas, sehingga tidak mencukupi untuk seluruh anggota DPRD yang berjumlah 50 orang.

Usulan mobil dinas itu sudah diajukan oleh DPRD pada tahun 2015 dan telah masuk pada RAPBD tahun 2016.  Namun tanpa sepengetahuan dewan,  pada APBD  2016  ternyata anggaran belanja untuk mobil dinas anggota tersebut tidak masuk. Kondisi ini sempat memantik kekecewaan anggota DPRD terhadap eksekutif.

Menurut anggota Dewan, alasan pencoretannya tidak jelas. Mereka hanya memperoleh informasi  bahwa penganggaran tersebut dicoret oleh Gubernur Jawa Timur. Sehingga pengadaan mobil dinas anggota DPRD Jombang secara bertahap sebesar Rp. 4,2 milyar kini masih diperjuangkan oleh Dewan.(Tari/Jati)

Keterangan Gambar : Mobil Dinas dilingkup Pemkab Jombang.