ngluruk 2ADAKITANEWS, Nganjuk – Puluhan warga Dusun Dadung Desa Kedung Glugu Kecamatan Gondang Kabupaten Nganjuk menggelar aksi di kantor Kelurahan Kedung Glugu, Kamis(19/11). Dalam aksinya, para demonstran yang didominasi kaum tani menuntut Kepala Desa untuk membubarkan panitia lelang tanah kas desa yang dianggap menyalahi prosedur.

Data yang dihimpun tim adakitanews.com dilapangan, para panitia lelang tanah kas Desa Kedung Glugu Kecamatan Gondang adalah para kroni Istiqomah Kepala Desa yang ditunjuk secara langsung tanpa adanya proses musyawarah dengan para petani.

“Pembentukan panitia lelang oleh Desa sudah menyalahi aturan, karena warga (Petani-red) tidak ada yang terlibat langsung didalamnya,”ungkap Harnadi koordinator aksi.

Harnadi yang notabanenya petani asal Dusun Dadung secara terbuka mengaku ditawari oleh Priyanto untuk menggarap sepetak sawah bengkok milik mantan Sekdes setempat dengan kesepakatan harga sewa satu tahunnya sebesar Rp 2. 250.000. Namun, imbuhnya, para warga menghentikan proses penggarapan sawahkarena tidak melalui proses lelang terbuka.”Saya tetap menuruti kesepakatan warga,”jelasnya.

Saat pertemuan dengan Kades di balai Desa Kedung Glugu, warga menyampaikan tiga tuntutan sekaligus. Diantaranya, bubarkan panitia lelang lama, turunkan harga sewa bengkok serta libatkan warga dalam pembentukan panitia lelang yang baru. Dengan tiga tuntutan itu akhirnya Kades Kedung Glugu, Istiqomah dengan disaksikan aparat kepolisian Polsek Gondang mencatat aspirasi warga. Untuk kelanjutanya akan dimusyawarahkan dalam pertemuan berikutnya.

“Beberapa perangkat Desa banyak yang menikmati dana kas hasil lelang tanah,”tuturnya.

Sementa Istiqomah Kepala Desa Kedung Glugu saat dikonfirmasi akan menampung aspirasi warga untuk keputusanya akan muncul dalam hasil musyawarah bersama warga dari dua Dusun yang bersangkutan.

“Nanti hasil akhir menunggu musyawarah perwakilan warga dari dua Dusun itu,”tutup Istiqomah.(Jati)

Keterangan Gambar : Warga membubarkan diri usai menggelar demo di Balai Desa Kedung Glugu Kecamatan akibat Lelang Tanah Kas Desa Tidak Transparan