ADAKITANEWS, Tulungagung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulungagung meminta pemerintah setempat untuk tidak mengeluarkan izin baru untuk pendirian toko modern (mini market) berjejaring, selama proses Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Pasar Tradisional yang baru dalam tahap pembahasan di dewan.

“Sejak ada larangan dari dewan, kami tidak mengeluarkan izin pendirian toko modern, karena Perda yang baru terkait Perlindungan Pasar Tradisional masih dalam pembahasan di dewan,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulungagung, Santoso, Senin (23/10).

Lanjut Santoso, saat ini pihaknya sedang melakukan pendataan jumlah toko modern yang izin operasionalnya akan segera berakhir.

“Sesuai data sementara, ada 13 toko modern yang izinnya akan segera habis dan tidak akan kita perpanjang, karena berdekatan dengan pasar tradisional,” ungkap Santoso.

Sementara menurut Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung, Subani Sirab, Perda yang baru itu akan mengatur syarat pendirian toko modern berjejaring. Salah satunya setiap 20 ribu penduduk hanya ada satu toko modern berjejaring.

“Sesuai Perda yang baru nanti, di Kabupaten Tulungagung hanya ada 60 toko modern berjejaring. Karena jumlah penduduk di Kabupaten Tulungagung sebanyak 1,2 juta jiwa,” kata Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Tulungagung, Subani Sirab.

Subani mengungkapkan, saat ini di seluruh wilayah Kabupaten Tulungagung ada 91 toko modern berjejaring. Dengan ketentuan Perda baru, maka ada 31 toko modern yang akan ditutup.

“Proses penutupannya dilakukan secara bertahap. Nantinya toko modern yang ditutup lebih dulu, adalah yang izinnya sudah habis. Data kita tahun 2018 mendatang ada 11 toko modern yang habis izinnya. Komisi C memastikan semua toko modern itu tidak diperpanjang izinnya. Kami sudah tahu titik-titiknya mana saja. Jangan sampai DPMPTSP memproses perpanjangan izinnya. Akan kami permasalahkan nanti,” tegas Subani.

Subani menjelaskan, toko modern berjejaring yang ditutup adalah yang tidak sejalan dengan Perda. Terutama yang berdiri di dekat pasar tradisional. Menurut ketentuan jarak toko modern berjejaring sekurangnya satu kilometer dari pasar tradisional.

Sementara itu di lain pihak, Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo mengatakan, toko modern yang diatur hanya yang berjejaring. Toko modern milik individu, koperasi maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak diatur dalam ketentuan ini.

“Orang lokal boleh mempunyai toko modern. Bahkan kalau milik orang lokal, koperasi atau BUMDes boleh berdiri di dekat pasar tradisional,” ungkap Bupati Tulungagung Syahri Mulyo.

Perda perlindungan pasar tradisional sebenarnya sudah mengatur soal jarak toko modern, minimal satu kilometer dari pasar tradisional. Namun, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memanfaatkan celah untuk menerbitkan izin baru.

Sikap DPMPTSP ini sempat dikecam karena dinilai tidak serius melindungi pasar tradisional. Akibatnya kini banyak bermunculan toko modern berjejaring dekat dengan pasar tradisional. Misalnya di depan Pasar Ngunut, di dekat Pasar Kliwon Kauman, di dekat Pasar Rejotangan, di Desa Sobontoro dan di dekat Pasar Boyolangu.(ta1)

Keterangan gambar : Salah satu toko modern berjejaring di Tulungagung.(foto : acta cahyono)

https://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/10/adakitanews20171023_204955-1024x576.jpghttps://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2017/10/adakitanews20171023_204955-150x150.jpgREDAKSIDaerahadakitanews,Berita,Toko modern,Tulungagung
ADAKITANEWS, Tulungagung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulungagung meminta pemerintah setempat untuk tidak mengeluarkan izin baru untuk pendirian toko modern (mini market) berjejaring, selama proses Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Pasar Tradisional yang baru dalam tahap pembahasan di dewan. “Sejak ada larangan dari dewan, kami tidak mengeluarkan izin pendirian toko...