ADAKITANEWS, Blitar – Menginjak akhir tahun 2017 lalu, Pemerintah Kabupaten Blitar terus melakukan evaluasi terhadap penerimaan Pajak Bumi Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2). Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blitar dari sektor pajak.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Blitar, Ismuni mengatakan, setelah dilakukan rekapitulasi penerimaan PBB P2 di Kabupaten Blitar untuk tahun 2017, pihaknya mencatat hingga saat ini dari 22 kecamatan yang ada baru ada 7 kecamatan yang melunasi PBB P2.

“Untuk PBB P2 tahun 2017 sudah kita rekap. Tapi yang sudah lunas hanya 7 kecamatan. Ini artinya masih ada 15 kecamatan yang belum lunas,” kata Ismuni, Rabu (10/01).

Ismuni menjelaskan, 7 Kecamatan itu diantaranya Kecamatan Panggungrejo, Kecamatan Bakung, Kecamatan Wates, Kecataman Sutojayan, Kecamatan Wonotirto, Kecamatan Udanawu, dan Kecamatan Doko. Sehingga hingga akhir tahun 2017 realisasi PBB P2 masih mencapai 91,61 persen, dari baku ketetapan senilai Rp 28 miliar masih tercapai Rp 25,7 miliar.

“Kalau untuk target APBD sudah memenuhi target sebesar 100,01 persen,” pungkasnya.

Menurutnya, pajak yang belum terealisasi diantaranya masih ada di wajib pajak yang di luar kota dan adanya indikasi Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT) dobel atau SPPT bodong.

“Untuk sisa pajak yang tidak dapat terealisasi tahun 2017, maka akan menjadi tunggakan pajak terhutang pada tahun 2018,” imbuhnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Ilustrasi pajak.(google.com)