ADAKITANEWS, Kota Blitar – Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kota Blitar Tahun Anggaran 2018 oleh Walikota Blitar telah dilakukan pada Senin (16/10) lalu. Setelah melalui proses pembahasan, akhirnya DPRD Kota Blitar menyetujui Raperda APBD tahun 2018, yang ditandai dengan penandatanganan bersama antara pimpinan DPRD dan Pemerintah Kota Blitar dalam Rapat Paripurna, Senin (27/11).

Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiharto mengatakan, dalam Raperda APBD tahun anggaran 2018 yang telah disetujui, untuk pendapatan daerah diproyeksikan menjadi sekitar Rp 870 miliar. Namun untuk konsekuensi belanja menjadi Rp 877 miliar.

“Iya memang ini ada defisit, tetapi akan kita tutup dengan Silpa yang ada. Karena Silpa kita masih ada sekitar Rp 7 miliar,” kata Totok, Senin (27/11).

Totok menuturkan, dengan belanja daerah yang cukup tinggi tersebut, maka diharapkan apa yang menjadi harapan masyarakat bisa terwujud. Termasuk di dalamnya peningkatan infrastruktur di Kota Blitar.

Lebih lanjut Totok menjelaskan, dalam Raperda APBD tahun anggaran 2018 itu harus terdapat implementasi dari undang-undang nomor 23 tentang urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan penataan uang serta sosial.

Selain itu, sesuai dengan Keputusan Presiden, bahwa moratorium pembangunan sarana dan prasarana pemerintah dan pembelian lahan saat ini masih berlaku. Dan pembangunan hanya diperbolehkan untuk sarana dan prasarana sektor pendidikan. Sehingga ada beberapa gedung pemerintah yang tidak terlalu penting untuk ditangguhkan sementara.

“Kita sudah menangguhkan beberapa gedung baru untuk pemerintah. Seperti kantor Kelurahan Kepanjenlor dan Sananwetan, serta pembangunan balai untuk panti jompo atau lansia,” jelasnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengungkapkan, bahwa untuk pembangunan SMP 3 tetap dilanjutkan, dengan rasionalisasi anggaran yang semula Rp 51 miliar harus selesai tahun 2020. “Ada tambahan sebesar Rp 20 miliar. Jadi kita harapkan di tahun 2018 sudah selesai dan di tahun 2019 sudah bisa difungsikan,” imbuhnya.(fat)

Keterangan gambar: Penandatanganan persetujuan Raperda APBD tahun 2018.(foto : fathan)