ADAKITANEWS, Kota Madiun – Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil dan memeriksa sejumlah pejabat Pemerintahan Kota (Pemkot) Madiun, sebagai saksi terkait kasus gratifikasi proyek Pasar Besar Kota Madiun (PBKM). Pemeriksaan dilakukan secara tertutup di gedung Bhara Makota, Polres Madiun Kota, Jumat (17/02) siang.

Pejabat yang siang itu diperiksa antara lain Kepala Satpol PP, Sunardi Nurcahyono, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Nono Jati Kusumo, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Suryo Hadidono, Kepala Bappeda, Totok Sugiarto, Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Untoro dan beberapa pejabat lainnya.

“Saya ditanya 2 pertanyaan oleh penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Ada sejumlah pejabat di dalam, semua dipanggil sebagai saksi. Hanya pertanyaan itu saja,” ujar Nono Jati Kusumo kepada wartawan usai diperiksa.

Berbeda dengan Sunardi Nurcahyono yang berusaha menghindar dari kejaran wartawan dengan cara keluar melalui pintu belakang gedung. Saat ditanya, terkait materi pemeriksaan, Sunardi pun enggan menjawab. “Tanya ke penyidiknya saja, ya,” ujarnya sambil masuk ke dalam mobil bersama Suryo Hadidono.

Terpisah, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah saat dihubungi mengatakan, ada sekitar 30 saksi yang dipanggil untuk diperiksa. Pemeriksaan tersebut terkait dengan kasus yang menjerat Walikota Madiun, Bambang Irianto (BI).

“Diagendakan pemeriksaan terhadap sekitar 30 saksi untuk tersangka BI di Polres Kota Madiun. Mulai hari ini, besok, hingga pekan depan,” katanya,(uk)

Keterangan gambar: DIPERIKSA – Sejumlah pejabat Pemkot Madiun menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK di Gedung Bhara Makota Polres Madiun Kota.(foto: agoes basoeki)