ADAKITANEWS, Jombang – Hingga bulan kedua di tahun 2018, beberapa Peraturan Bupati (Perbup) mengenai keuangan desa belum tertandatangani. Salah satu yang menjadi kendala adalah ditahannya Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan praktik suap, yang mengakibatkan legalitas Perbup diprediksi bakal molor.

Sebelumnya Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Jombang, Darmadji mengatakan bahwa Pemkab telah mempersiapkan penataan keuangan desa. Hal itupun kini sebenarnya tinggal menunggu legalitas, yang masih berada di meja Bupati Jombang. “Masih dalam proses, masih menunggu legalitasnya. Sekarang masih di mejanya Pak Bupati,” ujar Kepala DPMPD Jombang, Jumat (26/01) lalu.

Belum terbitnya legalitas tersebut mendapat tanggapan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Jombang. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jombang, Drs Cakup Ismono mengatakan bahwa pihaknya sudah pernah mengingatkan agar Perbup mengenai desa tidak terjadi kemoloran.

“Kami pernah mengingatkan terkait Perbup tentang Dana Desa dan sebagainya. Kami sudah koordinasikan supaya tidak terlambat seperti tahun kemarin. Adanya keterlambatan itu bisa mengganggu perencanaan di tingkat desa,” ungkap Cakup Ismono saat ditemui Tim Adakitanews.com di kantor DPRD Jombang, Kamis (08/02).

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Jombang dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga menegaskan bahwa seharusnya Perbup tersebut harus sudah diterbitkan pada awal tahun anggaran. “Harus awal tahun anggaran. Karena apapun yang berkaitan dengan penuangan APBDes yang diawali dengan musyawarah desa, sehingga acuannya pasti ada di Perbup,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Bagian Hukum Pemkab Jombang, Agus Purnomo mengatakan bahwa ada empat Perbup mengenai desa yang hingga hari ini belum tertandangani, karena masih dalam tahap finishing di bagian hukum.

Empat Perbup tersebut yakni Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah (PDRD) serta Penyusunan APBDes.

“Belum tertandangani itu karena sampai saat ini masih finshing bagian hukum, masih dilakukan telaah dan kajian. Insyallah dalam waktu dekat ini kita naikkan ke Wabup,” jelas Kabag Hukum Pemkab Jombang.(ar)

Keterangan gambar: Ketua Komisi A DPRD Jombang, Drs Cakup Ismono.(foto:adi rosul)