Akankah Pembangunan RSUD Gambiran II Dilanjutkan?

1447

ADAKITANEWSFoto RSUD Gambiran, Kota Kediri – Proses pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gambiran II, salah satu mega proyek di Kota Kediri hingga kini masih terkatung-katung. Meski pihak Pemerintah Kota Kediri berniat hendak melanjutkan kembali pembangunan proyek dan sudah dianggarkan dalam APBD 2015, namun belum adanya kepastian status hukum proyek tersebut diindikasikan akan menjadi ganjalan keberlanjutan mega proyek itu.

Dalam APBD Kota Kediri tahun 2015, terdapat besaran anggaran Rp 80 milyar untuk melanjutkan pembangunan tiga mega proyek yang dalam kondisi mangkrak saat ini. Ketiga mega proyek itu yakni, Jembatan Brawijaya, gedung Politehnik (Poltek) dan RSUD Gambiran II.

Pihak Pemkot Kediri mengaku sudah melayangkan surat pada pihak kepolisian maupun kejaksaan untuk meminta rekomendasi guna melanjutkan proses pembangunan tiga mega proyek yang terganjal kasus hukum.

“Kami mengirimkan surat resmi pada kejaksaan dan kepolisian untuk meminta rekomendasi guna melanjutkan pembangunan tiga mega proyek, yaitu, Jembatan Brawijaya, Rumah Sakit Gambiran II dan Poltek,” ujar Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar beberapa saat lalu.

Namun anehnya, hingga kini pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri mengaku belum pernah pernah mendapatkan selembar suratpun dari Pemkot Kediri terkait permintaan pertimbangan hukum tiga mega proyek tersebut, yang salah satunya adalah RSUD Gambiran II. Meskipun pihak Kejari mengaku langkah yang dilakukan oleh Pemkot Kediri sah-sah saja.

“Sampai hari ini belum ada selembar suratpun dari pihak pemkot untuk meminta rekomendasi hukum untuk melanjutkan pembangunan tiga mega proyek, termasuk RSUD Gambiran II,” ujar Kasi Intel Kejari Kota Kediri Dody Boedi Rahardjo.

Dody menyatakan, jika kasus hukum ketiga mega proyek dalam penyelidikan, maka tidak dapat dilanjutkan dalam proses pembangunannya sebelum ada keputusan hukum tetap. “Kasus RSUD sudah masuk dalam penyidikan, karena sudah ada tiga tersangka,” lanjut Dody.

Proses hukum itu yang saat ini mengganjal keberlanjutan proses pembangunan mega proyek tersebut. Ketidak jelasan status hukum itu mengacam tidak terserapnya anggaran sebesar Rp 80 milyar yang saat ini sudah disetujui pihak DPRD Kota Kediri.

Terkecuali jika ada penghentian proses hukum sebagai mana rumor yang semakin menguat terkait proses terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (Sp3) untuk salah satu mega pryek tersebut, yakni, RSUD Gambiran II. Namun saat dikonfirmasi proses SP3 kasus hukum RSUD Gambiran II, Dody mengelak berkomentar. (Zay/ys).

Keterangan Gambar :  RSUD Gambiran 2 yang mangkrak karena terganjal status hukumnya