Akui Baru Dua Tahun Jadi Calo Perizinan, Sebulan Bisa Dapat Hasil Rp 3 Juta

ADAKITANEWS, Sidoarjo – Setelah terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), Polresta Sidoarjo akhirnya menetapkan oknum PNS Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Sidoarjo, Ahmad Anwar sebagai tersangka, Sabtu (13/05).

Status tersebut ditetapkan setelah Unit Tipidkor Polresta Sidoarjo melakukan pemeriksaan terhadap pria berusia 55 tahun, yang beralamat di Dusun Kupang Kidul Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo itu sejak Jumat (12/05) malam kemarin. “Tersangka terbukti menerima uang dan berkas dari pemohon untuk proses surat perizinan,” jelas Kasatreskrim Polresta Sidoarjo, Kompol Muhammad Harris, Sabtu (13/05)

Kompol Harris mengatakan, penangkapan tersangka yang merupakan PNS tersebut berdasarkan laporan masyarakat yang merasa kecewa karena pengurusan perizinannya tidak kunjung selesai. “Kalau dibilang penipuan tidak, tapi lebih mengarah ke calo,” ujarnya.

Lebih lanjut, kata Kasat, sebenarnya tersangka tidak berkompeten dalam hal ini, karena statusnya di bagian Sekretariat di kantor tersebut. “Dan modusnya tersangka menawarkan jasanya dari mulut ke mulut melalui jaringan yang dimilikinya,” katanya.

Mantan Kapolsek Simokerto Surabaya ini menjelaskan, dalam praktiknya tersangka sendiri yang menentukan tarif. Untuk SIUP, ia biasanya meminta biaya Rp 250 ribu hingga Rp 700 ribu. Untuk Izin Prinsip biayanya Rp 2 juta, sedangkan untuk Izin Limbah B3, dipatok senilai Rp 2 juta dan untuk IMB, meminta biaya Rp 1,5 juta. “Untuk perizinan masing-masing berbeda, tergantung kesepakatan tersangka dan pemohon. Harganya variatif, tergantung perizinannya. Sebulan tersangka mendapatkan hasil Rp 3 juta,” jelasnya.

Dari barang bukti yang disita Satreskrim Polresta Sidoarjo, terdapat banyak dokumen milik perusahaan atau usaha milik orang lain, dan sepertinya akan diuruskan izin-izinnya. Mulai izin SIUP, HO, IMB, Limbah B3, Izin Prinsip dan lainnya.

Selain dokumen, dari hasil OTT tersebut polisi juga menyita barang bukti 1 unit motor merk Honda Beat nopol W 2801 QR, serta uang tunai yang jumlahnya sekitar Rp 8.600.000.

Tersangka dijerat dengan pasal 11 UU RI Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. “Kami masih kembangkan kasus ini. kemungkinan ada tersangka lainnya. Kita tunggu saja perkembangan selanjutnya,” jelasnya

Sementara itu kepada petugas, tersangka yang sudah menjadi PNS sejak 1992 ini mengaku baru dua tahun menjalankan praktik ini. “Saya hanya mendapatkan untung Rp 100 ribu setiap kali melakukan pengurusan,” katanya.(sid2)

Keterangan gambar : Tersangka oknum pegawai DPM PTSP saat diamankan petugas.(foto : mus purmadani)

Recommended For You