ADAKITANEWS, Blitar – Teka-teki besarnya tunjangan transportasi untuk anggota DPRD Kabupaten Blitar akhirnya terjawab. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar akhirnya menetapkan besarnya tunjangan transportasi DPRD sebesar Rp 7,6 juta per bulan. Pemberian tunjangan transportasi ini sesuai dengan PP nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD.

Kepala Badan Keuangan dan Arsip Daerah Kabupaten Blitar, Khusna Lindarti mengatakan, sebanyak 46 anggota DPRD Kabupaten Blitar sudah mulai menerima tunjangan transportasi terhitung sejak awal bulan Oktober yang lalu.
Dijelaskannya, nominal tunjangan yang diterima anggota DPRD senilai Rp 7,6 juta per bulan. “Pemberiannya dihitung sejak bulan Oktober lalu. Jadi anggota DPRD menerima dobel dibulan November ini,” kata Khusna, Jumat (24/11).

Lebih lanjut Khusna menjelaskan, sebelumnya anggota dewan ini sudah menyerahkan kendaraan dinasnya kepada Pemkab Blitar sejak akhir Agustus 2017. Tapi untuk pencairan tunjangan baru bisa dilakukan per Oktober 2017, karena masih menunggu Perbup, meskipun sebelumnya perda juga sudah terbentuk. “Sesuai mekanismenya kan memang harus ada Perbupnya setelah penetapan Perdanya,” jelasnya.

Sementara untuk Pimpinan DPRD, kata Khusna, tidak mendapat tunjangan transportasi dan tetap menggunakan kendaraan dinas yang difasilitasi oleh Pemkab. “Jadi yang mendapat tunjangan hanya anggota saja. Untuk pimpinan tidak dapat,” imbuhnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Khusna Lindarti, Kepala Badan Keuangan dan Arsip Daerah Kabupaten Blitar.(foto : fathan)