width=

ADAKITANEWS, Sidoarjo – Awal bulan Juni 2016 mendatang, masyarakat Kabupaten Sidoarjo terancam tidak akan mendapatkan pasokan air dari PDAM. Pasalnya, akhir Mei 2016 merupakan batas akhir bagi PDAM untuk melunasi hutang tanggungan beban listrik kepada PLN yang mencapai Rp 1,4 miliar.

Direktur Keuangan PDAM Delta Tirta Sidoarjo, Aris Ardiansyah dalam pemaparannya di depan anggota Komisi B DPRD Kabupaten Sidoarjo, Jumat (27/05) mengatakan, batas waktu bagi pihaknya untuk melunasi hutang pembayaran listrik adalah akhir Mei 2016. Bila saat itu PDAM tetap tidak bisa melakukan pelunasan, PLN akan memutus jaringan listrik dan membuat operasional PDAM berhenti total.

“Batasnya sampai akhir bulan. Kalau tidak bisa membayar, akan diputus jaringan listriknya,” ujar Aris, Jumat (27/05).

Bisa dibayangkan, tidak adanya pasokan listrik kepada PDAM menjadikan masalah baru bagi warga. Mereka (warga,red) dipastikan tidak akan mendapatkan air. Baik untuk mandi, makan, minum, dan lainnya. “Masyarakat bisa tidak mandi kalau tidak dapar air,” imbuh Aris.

Aris menjelaskan, persoalan yang terjadi adalah karena masalah tandatangan. Sesuai prosedur, pengeluaran uang untuk melakukan pembayaran kepada PLN dan beberapa pihak lain harus dibubuhi tandatangan Direktur Utama. Padahal saat ini Dirut PDAM, Sugeng Mujiadi berada di Lapas Sidoarjo lantaran tersandung kasus korupsi. “Persoalannya kami harus dapat tandatangan Dirut. Tapi beliau (Dirut,red) tidak mau tandatangan. Alasannya diminta oleh pengacaranya agar tidak tandatangan,” pungkasnya.

Sisa waktu 2 hari menjelang batas akhir pembayaran hutang PDAM Delta Tirta Sidoarjo menjadi prioritas banyak pihak. Lantaran imbas yang nantinya terjadi akan dibebankan kepada masyarakat banyak. Ada sekitar 133.755 pelanggan se-Sidoarjo yang dipastikan tidak akan bisa mandi mulai awal Juni mendatang.

Anggota Komisi B DPRD Sidoarjo mengatakan, kunci permasalahan ada pada Pemkab Sidoarjo. Bupati diharapkan segera melantik Pelaksana Tugas (Plt) Dirut untuk menggantikan kewenangan Sugeng Mujiadi yang tetap tidak mau menandatangani berkas apapun terkait PDAM. “Harus segera ada Plt untuk bisa mengambil kebijakan secara administratif,” ujarnya.(kur)

Keterangan Gambar: Hearing antara PDAM Delta Tirta Sidoarjo dengan anggota Komisi B DPRD Sidoarjo, Jumat (27/05).(foto: kurniawan)