BIAYA SATUAN PENDIDIKAN (BSP) DAN KUALITAS PENDIDIKAN

1756

OLEHIMG_20150131_221948-259x300: ISKANDAR TSANI

ADAKITANEWS – Pembiayaan pendidikan mempunyai peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan dibutuhkan Kepala Sekolah, guru, tenaga administrasi, gedung, perlengkapan, peralatan, bahan ajar, alat tulis dll. Kepala Sekolah, guru dan tenaga administrasi harus digaji. Gedung harus dibangun. Perlengkapan, peralatan, bahan ajar, alat tulis dll., harus disediakan. Selain hal-hal tersebut, proses belajar mengajar (PBM) juga membutuhkan biaya. Persiapan guru, pembelajaran di kelas, praktek dan evaluasi juga membutuhkan biaya.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa besarnya anggaran untuk sektor pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN dan 20% dari APBD, di luar gaji pendidik dan pendidikan kedinasan. Apakah dana ini sudah cukup untuk menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas?, masih belum diketahui dengan pasti.

Merujuk pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Abbas Ghozali dkk., menunjukkan bahwa biaya satuan pendidikan (BSP) untuk sekolah yang bermutu tinggi itu lebih tinggi dibandingkan dengan BSP untuk sekolah yang bermutu sedang. Sedang BSP untuk sekolah yang bermutu sedang lebih tinggi dibandingkan dengan BSP untuk sekolah yang bermutu rendah. Agar mutu penyelenggaraan pendidikan menjadi lebih baik yang akan berakibat pada peningkatan mutu pendidikan, maka pendanaan pendidikan secara umum perlu ditingkatkan.

Kalau kita melihat keberadaan lembaga pendidikan yang ada di sekitar kita, bisa diklasifikasikan sebagai berikut: 1. Sekolah Negeri, 2. Sekolah swasta. Sekolah Negeri sumber pendanaannya didukung penuh oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sedang sekolah swasta sebagian besar sumber dananya harus mencari sendiri. Dari beberapa unsur pembiayaan pendidikan, mulai dari input seperti; tenaga pendidik, gedung, perlengkapan, peralatan, bahan ajar, alat tulis dll, serta pelaksanaan proses belajar mengajar (PBM), seperti; Persiapan guru, pembelajaran di kelas, praktek dan evaluasi telah terjadi kesenjangan yang cukup jauh antara sekolah negeri dengan sekolah swasta.

Dilihat dari segi inputnya saja, biaya yang dikeluarkan oleh sekolah negeri bisa 2x lipat dari biaya yang dikeluarkan oleh sekolah swasta. Kita bandingkan saja biaya untuk gaji tenaga Pendidik di SD Negeri, secara kasar di tiap-tiap SD Negeri ada 4 atau 5 guru PNS, yang 2 atau 3 tenaga guru lainnya adalah honorer. Tiap-tiap sekolah harus mengeluarkan biaya untuk gaji 5 PNS sekitar 25 juta atau lebih tiap bulan, ditambah dengan 3 orang tenaga honorer sekitar 300 ribu rupiah per orang. Sehingga total biaya yang dikeluarkan sekitar 26 juta rupiah tiap bulan.

Di sekolah swasta, jumlah tenaga pendidik sekitar 8 orang ditambah 1 orang TU. Biaya yang dikeluarkan sekolah swasta yang rata-rata hanya ada 1 orang PNS dan 8 tenaga honorer berkisar antara 12 sampai 13 juta rupiah sebulan. Dengan rincian, 1 orang guru PNS sekitar 5 juta rupiah, yang terdiri dari gaji dan tunjangan sertifikasi. 8 tenaga honorer dengan 4 orang menerima sertifikasi maka rata-rata 6 juta rupiah untuk tunjangan sertifikasi dan 2,4 juta rupiah untuk honor mengajarnya tiap bulan. Ada kesenjangan yang cukup jauh antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Demikian juga ada kesenjangan yang cukup besar antara gaji guru PNS dengan gaji guru swasta.

Sekolah negeri maupun sekolah swasta sama-sama menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Untuk di sekolah swasta, dana BOS digunakan untuk membiayai semua komponen penyelenggaraan pendidikan, mulai dari menggaji guru, biaya perlengkapan, peralatan, bahan ajar, alat tulis dll. Sedangkan di sekolah negeri, dana BOS lebih banyak digunakan untuk perlengkapan, peralatan, bahan ajar, alat tulis dll,. Gaji guru sebagian besar sudah dibayar oleh Negara. Namun demikian, kualitas output lulusan hampir tidak ada bedanya antara sekolah negeri dengan sekolah swasta. Bahkan lulusan sekolah swasta kadang lebih baik dibanding sekolah negeri.

Dari realitas pelaksanaan pendidikan yang ada ini muncul pertanyaan di benak penulis. Apakah penyelenggaraan pendidikan di sekolah negeri itu kurang efektif? Mengapa pemerintah kurang memperhatikan keberadaan sekolah swasta?, padahal mereka punya andil yang cukup besar untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemanakah anggaran 20% APBN dan APBD ini dikeluarkan? Sudahkan anggaran tersebut digunakan untuk peningkatan kualitas pendidikan? atau hanya sekedar untuk membiayai kegiatan-kegiatan seremonial yang tidak berkorelasi langsung dengan peningkatan kualitas pendidikan di sekolah?. Tentu saja jawabannya berpulang kepada para pembuat dan pelaksana kebijakan, baik di daerah maupun di pusat. Semoga semua pihak juga berpikir untuk peningkatan kualitas pendidikan demi masa depan bangsa ini.*