BPKP-1
ADAKITANEWS, Madiun – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jatim menyatakan banyak sekretaris di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Madiun tidak paham ilmu akuntansi. Akibatnya, banyak fungsi pencatat keuangan di SKPD banyak diambil alih oleh Bendahara.

Ketua Tim Asistensi Penatausahaan Keuangan Kabupaten Madiun, BPKP Perwakilan Jatim Ahmad Supriyanto mengatakan, celakanya, para sekretaris SKPD itu juga merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di SKPD masing-masing. Bukan hanya ditingkat sekretaris SKPD sajayang tidak paham akuntansi, namun hingga sekretaris desa juga tidak paham ilmu ini.

“Dari tingkat paling bawah seperti Sekretaris Kelurahan, kecamatan, badan hingga dinas, perlu meningkatkan pemahamanya tentang akutansi. Agar dapat dapat maksimal dalam menjalankan tugasnya, termasuk peranserta dalam merancang hingga pengawasi operator program maupun kegiatan bisa meningkat. Sebab biasanya mereka (Sekretaris SKPD – red) juga merangkap menjadi PPK,” ujarnya, Selasa (19/5).

Ia menilai selama ini peranserta sekretaris SKPD dalam pengelolaan hingga pelaporan keuangan belum maksimal, sebab langsung melimpahkan seluruh tugas kepada bagian keuangan maupun bendahara. Bahkan, beberapa waktu lalu ada sekretaris suatu SKPD secara totalitas menyerahkan pelimpahan hingga pelaporan keuangan kepada bawahnya.

Menurutnya pelimpahan diiringi pemahaman soal pengelolaan sampai pelaporan dengan memakai aplikasi terbaru dari BPKP Pusat juga dipahami sekretaris SKPD. Tanpa peranserta aktif sekretaris SKPD, pengelolaan hingga pelaporan keuangan ke BPKP dikhawatirkan tidak optimal seperti diamanahkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Madiun tentang Kebijakan Akutansi dan Sistem Akutansi Pemerintah Daerah.

“Silahkan pelimpahan diberikan kepada bawahan seperti bagian keuangan maupun bendahara SKPD, tapi hendaknya sekretaris SKPD juga ikut memberikan masukan, memahami soal akutansi hingga pengawasan menyangkut pengelolaan keuangan. Jika hal itu tidak dilakukan, maka pemahaman hanya dimiliki bawahan,” tandasnya.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun Sutikno mengatakan guna memberikan pemahaman soal itu, pihaknya melakukan bimbingan teknis (Bimtek) selama 2 hari bagi operator Pengenalan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) masing-masing SKPD. Selanjutnya, agar disampaikan kepada sekretaris SKPD untuk dipahami dan diikuti.

“Hal itu, sesuai Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64/2013 tentang penerapan standar akutansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual pada pemerintah daerah, pada pasal 10 ayat 2 penerapan oleh pemerintah daerah paling lambat dimulai tahun anggaran 2015 ini. Pengenalan SAP dengan aplikasi 2.7.05 dari BPKP Pusat dilakukan sejak tahun lalu,” jelasnya.

Ia mengharapkan Bimtek diselenggarakan bagi seluruh SKPD hingga tingkat kelurahan, sekaligus untuk mengetahui masih ada atau tidak kendala dalam penerapan aplikasi dari BPKP semula aplikasi 2.7.02 ke 2.7.05 dalam penerapan pengelolaan hingga pelaporan keuangan di tahun anggaran 2015 ini. “Guna mengetahui penerapan secara benar, pertemuan berkala dilakukan tiap 3 bulan,” ujar Sutikno. (UK)

Keterangan Gambar : Ketua Tim Asistensi Penatausahaan Keuangan Kabupaten Madiun, BPKP Perwakilan Jatim Ahmad Supriyanto, tengah menyampaikan berbagai hal soal pengelolaan hingga pelaporan keuangan dengan aplikasi terbari dari BPKP.