Pelantikan Perangkat Desa, BPMPD Menuai Dosanya Sendiri

ADAKITANEWS2015-09-22_21.19.57, Kediri – Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah (BPMPD) Kabupaten Kediri menuai dosa yang sudah ditanam. Pasalnya, sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Kediri melantik perangkat desa baru tanpa rekomendasi dari pihak kecamatan dan BPMPD.

Desa yang melakukan pelantikan perangkat tanpa rekomendasi itu antara lain, Rembang Kepuh, Badal, Purwokerto, Wonorejo dan Ngadiluwih. Kelima desa itu berada di Kecamatan Ngadiluwih. Parahnya, dari lima desa yang melakukan pelantikan, tiga desa disinyalir menyalahi aturan perundang-undangan yang ada. Karena, perangkat desa yang dilantik bukan calon yang dinyatakan lulus ujian perangkat desa oleh pihak kecamatan.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kediri Edi Suprapto mengatakan jika pelantikan perangkat desa oleh kades di luar rekomendasi Camat dan BPMPD ini merupakan dosa yang harus diterima atas perbuatanya sendiri. Sebab, pengangkatan perangkat desa baru yang tidak berlandas undang-undang tetap dilegalkan oleh BPMPD.

“Istilah gampangnya itu, senjata makan tuan. Sudah beberapa kali kami ingatkan jika pengangkatan perangkat desa itu belum ada landasan hukumnya,” jelas Edi Suprapto kepada tim adakitanews.com, Selasa (22/9).

Permasalahan pengangkatan perangkat desa ini sebenarnya sudah ditanggapi anggota dewan dengan melakukan hearing pada 23 Pebruari tahun ini. Ketika itu, Edi Suprapto mengaku masih meragukan keterangan pihak BPMPD. Alasannya, munculnya perbup yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Dalam pasal 50 ayat 2 UU nomor 6 tahun 2014 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat desa diatur dalam peraturan daerah Kabupaten/kota.

“Pasal tersebut diperkuat dengan pasal 119 di UU nomor 6 tahun 2014 yang menyebutkan semua ketentuan perundang-perundangan yang berkaitan secara langsung dengan desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan undang-undang ini (UU NO 6 tahun 2014 – red),” ujar Edi Suprapto.

Hal itu menurut Edi yang membuat para anggota DPRD meragukan konsultasi yang dilakukan oleh pihak BPMPD pada Depdagri. “Aturannya jelas seperti itu, masak Depdagri membuat saran yang bertentangan dengan undang-undang. Ini yang membuat kita ragu. Jangan-jangan BPMPD bohong besar,” lanjut Edi Suprapto.

Menanggapi pelantikan perangkat desa oleh Kades tersebut, Satirin, Kepala BPMPD Kabupaten Kediri mengaku masih akan melakukan pembahasan dalam rapat koordinasi dengan beberapa pihak di jajaran Pemkab Kediri. Satirin mengaku dari 5 desa yang melakukan pelantikan perangkat desa, ada 3 desa yang dia anggap bermasalah. “Kami akan koordinasikan kembali, karena kami menduga ada 3 desa yang bermasalah,” ucap Satirin.

Dikonfirmasi terkait sanksi terhadap para kepala desa yang diduga melakukan pelanggaran, Satirin tetap saja berkelit, pihaknya masih menunggu hasil rapat koordinasi yang hendak digelar oleh Pemkab Kediri. “Masih akan kita bahas dalam rapat koordinasi. Jika nantinya dinilai menyalahi aturan, anda sudah tahu sendiri, sanksinya apa,” ujar Satirin. (zay/ys).

Keterangan Gambar : Edi Suprapto Komisi A DPRD Kabupaten Kediri

Recommended For You