width=

ADAKITANEWS, Blitar – Pasca adanya 2 Kepala Desa di Kabupaten Blitar yang tertangkap OTT (Operasi Tangkap Tangan), Pemkab Blitar mendapat saran dari DPRD untuk mengadakan bimbingan hukum kepada 243 Kepala Desa dan juga Pegawai Negeri Sipil (PNS). Saran itu dijawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar dengan menggelar sosialisasi tentang tugas-tugas pencegahan dan pemberantasan pemungutan liar.

Bupati Blitar, Drs H Rijanto MM mengatakan, pembentukan tim saber pungli merupakan instruksi Presiden, berupa tindakan preventif untuk mencegah adanya pungutan liar. “Kita adakan sosialisasi ini guna menekan tindakan pungutan liar. Kita datangkan narasumber dari Kepolisian dan Kejaksaan untuk menjelaskan tugas-tugas tim saber pungli,” kata Bupati, Rabu (22/03).

Menurut Bupati, peringatan agar tidak melakukan pungutan liar sudah sering dilakukan, baik melalui rapat maupun dari media. “Kita melihat Kepala Desa masih gundah memikirkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh oleh tim saber pungli. Jadi kita respon dengan adakan sosialisasi ini,” ungkapnya.

Sosialisasi ini, lanjut Bupati, akan dilakukan selama dua hari, yakni Rabu (22/03) dan Kamis (23/03). “Hari ini sosialisasi kita tujukan kepada para Kepala Desa. Untuk besok khusus para PNS di lingkup Pemerintahan Kabupaten Blitar,” imbunya.(blt2)

Keterangan gambar: Suasana sosialisasi di gedung wisata Kampung Cokelat Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar.(foto : fathan)