ADAKITANEWSPBB-4, Madiun – Wacana dilontarkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan menyampaikan idenya untuk menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), langsung mendapat penolakan dari sejumlah daerah. Penolakan datang dari dua pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kota (Pemkot) dan Kabupaten (Pemkab) Madiun.

“Jika PBB seperti dihapus, maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) hilang tergolong besar, tentu memiliki dampak luar biasa bagi daerah. Akibat lain beban daerah makin terasa berat untuk belanja, lalu ketergantungan daerah terhadap pusat makin besar lagi,” ujar Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kabupaten Madiun Indra Setyawan, Kamis (5/2).

Hal lain, tambahnya, diibaratkan daerah seperti kena gempa bumi besar, jika PBB dimaksud benar-benar dihapus. Apalagi, PBB baru saja diserahkan ke daerah sejak 2013 lalu, untuk mewujudkan wacana itu tidak mudah, harus merevisi UU Nomor 28/2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. “Belum lagi, aturan lain terkait pajak atau penerimaan daerah,” ujarnya serius.

Menurutnya perlu dipikirkan secara matang, sebelum dilaksanakan hendaknya meminta masukan daerah untuk mengetahui berbagai hal hingga dampak dialami. “Sekali lagi, merevisi atau mengubah aturan yang ada dari Undang-undang hingga peraturan lain mudah saja. Tapi, dampak luar biasa pasti dialami daerah dari berbagai sisi,” tegasnya.

Penolakan senada disampaikan, Kepala Dispenda Kota Madiun, Rusdiyanto mempertanyakan dan menyayangkan wacana pemerintah itu, sebab sektor pajak merupakan 60% penyumbang PAD. Wacana tersebut jelas berdampak luas, salah satunya kemampuan keuangan daerah jadi rendah.

“Pertanyaan saya, desentralisasi pajak ditempuh dengan pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, semangatnya otonomi daerah, diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Selain itu, belum lama ini pemerintah pusat juga merubah struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) dan daerah menanggung pembiayan perubahan,” tandasnya.

Sebelumnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD) menjadi Dispenda dan BPKAD. Jika wacana penghapusan PBB terealisasi, sentra pelayanan yang dibuat Dispenda dengan menggandeng Bank Jatim serta pelayanan sudah dikoneksikan dengan internet jadi mubazir.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan sempat menyampaikan idenya untuk menghapus pajak bumi dan bangunan. Pungutan PBB cukup dipungut sekali saat terjadi proses jual-beli tanah dan bangunan. Namun, rencana ini hanya dikhususkan bagi rumah hunian yang tak punya nilai komersial.

Sedangkan tanah dan bangunan yang dipergunakan untuk usaha, seperti kos-kosan, rumah makan, kontrakan, dan hotel, tetap dipungut. Terobosan ini bertujuan mensejahterakan masyarakat, sehingga pemerintah tak perlu takut penerimaan pajak berkurang. Saat ini pembicaraan intern antar kementerian mulai dilakukan. (UK)

Keterangan Gambar : Wacana penghapusan menghapus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilontarkan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, langsung mendapat penolakan dari sejumlah daerah, Tampak, pusat pelayanan PBB-P2 dan BPHTB milik Dispenda Kabupaten Madiun dibangun dengan menelan dana jutaan rupiah

Tags: