ADAKITANEWS, Blitar – Ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018, maka alokasi Dana Desa di sejumlah daerah dipastikan bakal mengalami perubahan, termasuk di Kabupaten Blitar.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blitar, Mujianto menyampaikan, Menteri Keuangan juga telah mengeluarkan peraturan nomor 225/PMK.07/2017 Perubahan Kedua PMK Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

“Tentu ini akan mengubah semua perencanaan yang sedang berjalan. Mulai dari APBD yang sebenarnya sudah selesai, serta APBDes. Dengan berubahnya PMK 225 dan 226 maka regulasi tersebut harus berubah menyesuaikan, karena terjadi pengurangan APBN yang diperuntukkan Dana Desa (DD) kepada Kabupaten Blitar,” kata Mujianto, Sabtu (20/01).

Mujianto menjelaskan, DD Kabupaten Blitar untuk tahun 2018 ini sekitar Rp 164 miliar. Sedangkan 2017 tahun lalu sekitar Rp 178 miliar. Penurunan ini merupakan dampak dari PMK nomor 226 yang telah ditetapkan oleh Menkeu. Sedangkan PMK nomor 225, terjadi perubahan waktu pencairan, dimana sebelumnya melalui 2 tahap, untuk tahun ini menjadi 3 tahap.

“Jadi PMK 225 dan 226 kan sudah ditetapkan, tentunya karena Perda tentang APBD 2018 sudah didok, maka daerah harus merevisi Perbup tentang penjabaran APBD. Begitu juga desa, sambil menunggu penjabaran Perbup APBD, maka bisa mengubah Perkades tentang penjabaran APBDes. Baru nanti saat PAK APBD akan disesuaikan dengan PMK 226,” jelasnya.

Mujianto menambahkan, akibat lain dari diterapkannya Permenkeu itu yakni adanya kemungkinan pencairan DD akan mundur. Hal itu karena adanya proses yang harus diubah terkait dokumen-dokumen keuangan. Padahal, jika tidak ada perubahan seharusnya sekarang sudah mengajukan permohonan transfer rekening khas umum negara ke rekening khas umum daerah.

“Kita sudah melakukan langkah antisipasi dengan menghadirkan seluruh Camat dan perwakilan Kepala Desa, untuk menyampaikan informasi tersebut. Sehingga desa siap menyesuaikan dan tidak terjadi kegaduhan dibawah,” imbuhnya.(fat)

Keterangan gambar: Mujianto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Blitar.(foto : fathan)