ADAKITANEWS, Nganjuk – Sikap perlawanan kubu Sumardi atas hasil Musda, yakni terpilihnya ketua definitif DPD ll Partai Golkar, Endro Wasis Wahyono bukan isapan jempol saja. Sumardi telah mengirim 3 surat pemberitahuan, Senin (11/04). Hasilnya, yang diakui pemerintah dan DPP, ketua definitif DPD tingkat ll Kabupaten Nganjuk tetap atas namanya.

Dari 3 surat yang ditandatangani oleh Sumardi tersebut dilayangkan ke Kapolres Nganjuk, Kepala Kantor Kesbangpolinmas Pemkab Nganjuk dan Ketua DPRD Nganjuk. Sikap penolakan tersebut menurut Sumardi tidak hanya akan dilakukan melalui surat saja. Tapi lebih dari itu, 18 pengurus kecamatan (PK) yang masih solid mendukung dirinya juga akan menempuh upaya hukum dengan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN). Materinya adalah terkait keabsahan administrasi yang dimiliki oleh kubu Endro Wasis Wahyono.

Sumardi mengatakan, usai rapat konsolidasi pada Minggu (10/04), putaran pertama upaya gugatan perdata sudah dilakukan oleh tiga PK. Yaitu PK Wilangan, Kertosono dan Pace. ”Berkas gugatan sudah diterima Pengadilan Negeri dan tinggal menunggu pemanggilan,” terang Sumardi.

Sumardi menambahkan, selanjutnya dalam waktu dekat upaya gugatan serupa juga akan disusul oleh 15 PK lain secara kolektif. Kubu Sumardi diketahui diuntungkan lantaran mendapat dukungan kuat dari salah satu pengurus dari DPP Partai Golkar, yakno Yusuf Wibisono.

Dukungan Yusuf diantaranya adalah statement keras yang mengatakan bahwa Musda DPD ll Nganjuk yang digelar pada 7 April 2016 oleh Endro Wasis Wahyono dinyatakan ilegal dan cacat hukum. Bahkan langkah politik yang diambil Endro dikatakan sudah mencoreng kewibawaan partai karena ada indikasi kepentingan pribadi. ”Langkah politik Endro salah kaprah dan tidak lazim terjadi di keluarga besar Partai Golkar,” ucapnya tegas.

Ditanya soal sudut pandang DPP terkait keabsahan ketua definitif saat ini, dengan tegas Yusuf menyebut Sumardi adalah ketua definitif yang sah dan mendasar. Catatan kesalahan Endro diantaranya menonaktifkan PK lama kubu Sumardi yang dianggap merupakan bentuk sikap diskriminatif dan penzaliman. Pasalnya syarat pencopotan atau pemecatan pengurus partai harus memenuhi tiga unsur. Yaitu apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau sakit, tersandung kasus pidana, dan mengundurkan diri atau habis masa kerjanya .

Sementara diketahui, 18 PK dari kubu Sumardi semuanya tidak memiliki catatan khusus terkait syarat mutlak pencopotan jabatan. “Hal terkecil seperti ini saja sudah salah kaprah, terlebih Endro berani menggelar Musda yang dengan jelas telah mengabaikan aturan AD/ART partai. Ini menjadi catatan khusus di DPP. Jadi hasil Musda wajib dibatalkan,” pungkasnya.(Jati)

Keterangan gambar: Ilustrasi.