width=

ADAKITANEWS, Nganjuk – Ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT) kategori 1 (K-1) di Kabupaten Nganjuk kembali menggelar aksi demo lanjutan di depan pendopo kabupaten, Jumat (04/11). Dalam demo hari kedua itu, lagi-lagi para GTT/PTT belum bisa bertemu Bupati Nganjuk, Drs Taufiqurrahman untuk menuntut kepastian nasib mereka diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Ratusan GTT dan PTT tersebut geram setelah hampir setahun dijanjikan akan mendapatkan kepastian nasib. Mereka menuduh Bupati Nganjuk tidak serius memperjuangkan nasib 1.178 orang Pegawai Honorer di wilayahnya. “Kami di-ping-pong terus-terusan. Bupati permainkan nasib kami,” ujar Sajianto, Korlap Aksi.

Menurut Sajianto, sebenarnya proses pengangkatan status mereka tidak sulit jika Kepala Daerah berniat serius dan peduli terhadap ribuan Honorer yang telah puluhan tahun mengabdi di sejumlah lembaga milik Pemkab Nganjuk. “Rakyat biar tahu bagaimana Bupati Nganjuk memperlakukan masyarakatnya,” tegas Sajianto dalam orasinya.

Sajianto mengancam ribuan Honorer K-1 akan kembali melakukan aksi hingga tuntutannya dipenuhi. “Izin aksi kami sampai tuntutan dipenuhi,” pungkas Sajianto.

Setelah beberapa saat melakukan orasi, tiga perwakilan pendemo akhirnya diizinkan masuk ke pendopo Kabupaten. Namun, lagi-lagi mereka harus menelan pil pahit, lantaran Bupati Nganjuk yang diharapkan bisa menemui pendemo ternyata tak kunjung muncul. Massa akhirnya hanya ditemui oleh Moh Yasin, Plt BKD Nganjuk. “Aspirasinya akan kami sampaikan atasan,” ujar Yasin.

Sementara, secara terpisah Kabag Humas Pemkab Nganjuk, Ghozali Affandi menjelaskan, para GTT/PTT yang melakukan aksi demonstrasi memang ingin meminta Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari Bupati Nganjuk, sebagai syarat pengangkatan PNS. “Mereka tidak ingin bertemu siapa-siapa. Tapi Bupatinya,” terang Ghozali Afandi

Seperti di ketahui, perjuangan tenaga honorer Nganjuk untuk memperoleh status PNS memang sudah cukup lama. Bahkan menurut mereka, munculnya permasalahan yang berkepanjangan bukan semata-mata kesalahan tenaga honorer, melainkan pada saat pendataan beberapa tahun lalu yang mereka anggap ada unsur kesengajaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk membelokkan alokasi sumber dana honor 1.178 GTT/PTT.

Disisi lain ribuan honorer ini juga mengaku telah mengantongi surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), agar Pemkab Nganjuk menyelesaikan pengangkatan GTT dan PTT.(Jati)

Keterangan Gambar: Honorer K1 saat demo di depan pendopo.(Foto : Bagus Jatikusumo)