width=

ADAKITANEWS, Sidoarjo – Pergantian jajaran Direktur PDAM Delta Tirta Sidoarjo mendapat tanggapan positif dari kalangan legislatif. Meski demikian, Dewan tetap meminta agar para Pjs Direktur menentukan prioritas pekerjaan utama mereka untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada.

Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Kayan mengatakan, upaya Pemkab Sidoarjo melakukan pergantian jajaran Direktur PDAM Delta Tirta melalui pengangkatan Pjs dinilai baik. Meski diketahui, bahwa pengangkatan dan pemberhentian Direksi PDAM Delta Tirta Sidoarjo merupakan wewenang dan hak Pemkab Sidoarjo selaku pemilik PDAM yang merupakan salah satu BUMD (Badan Usaha Milik Daerah). “Itu memang kewenangan Bupati untuk mengganti atau memberhentikan,” ujarnya saat ditemui awak media, Rabu (01/06).

Kayan menambahkan, setelah upaya pergantian jajaran Direksi PDAM, para Direktur terpilih diharapkan tetap pada niatan awal pengangkatan dirinya, yakni untuk melakukan pembenahan di tubuh PDAM. Diantaranya persoalan tunggakan PLN sebesar Rp 1,4 miliar, menipisnya stok bahan kimia, serta soal gaji pegawai.

Diharapkan, para Pjs Direktur PDAM Delta Tirta segera mengambil langkah prioritas penyelesaian masalah. Terutama hal-hal yang berkepentingan dengan masyarakat. “Harus ada prioritas penyelesaian. Misalnya pembayaran tunggakan PLN, serta gaji pegawai,” imbuhnya.

Dewan mengaku juga memberi harapan besar agar masuknya para Pjs Direktur PDAM bisa menjadi solusi kembali berputarnya roda administrasi dan pelayanan PDAM kepada masyarakat.

Seperti diketahui, Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan pemberhentian sementara jajaran Direktur PDAM dan menggantinya dengan Penjabat Sementara (Pjs) pada Senin (30/05) lalu. Pergantian tersebut dirasa perlu dilakukan lantaran selama ini proses administrasi di dalam PDAM bisa dikatakan mati.

Pasalnya usai Direktur Utama PDAM, Sugeng Mujiadi dijebloskan ke tahanan akibat kasus korupsi pengadaan pipanisasi, yang bersangkutan hingga saat ini enggan melakukan tandatangan apapun yang terkait dengan PDAM. Hasilnya, proses administrasi, salah satunya masalah keuangan menjadi tersendat.(kur)

Keterangan gambar: Ketua Komisi B DPRD Sidoarjo, Kayan SH.(ist)