ADAKITANEWS, Blitar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar melalui Komisi I telah menindaklanjuti permasalahan pada rencana pembangunan pabrik gula di Desa Kaulon Kecamatan Sutojayan yang dikelola oleh PT Olam Sumber Manis, dengan melakukan rapat kerja bersama pihak terkait seperti Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta Satpol PP, Selasa (20/03).

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Atmojo mengatakan, dalam rapat kerja tersebut pihaknya menanyakan kepada Bappeda terkait salah satu dasar Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Blitar, untuk menerbitkan izin lokasi maupun prinsip adalah dari kajian dari Universitas Brawijaya. Dimana dalam kajian tersebut dijelaskan bahwasanya lahan yang berpotensi ditanami tebu sekitar 66.631 ribu hektare.

Namun demikian, lanjut Wasis, setelah konfirmasi ke Dinas Pertanian, ternyata data riil lahan tebu yang ada di Kabupaten Blitar itu hanya 6.981 hektare, sehingga ada selisih sangat jauh. Sementara berdasarkan data yang masuk PT Rejoso Manis Indo (RMI) yang mengelola pabrik gula di Rejoso Binangun dimana sekarang sudah proses pembangunan mencapai 50 persen, perhari 10 ribu TCD dengan rincian per 10 ribu TCD membutuhkan 20 hektare. Kalau dari PT Olam, 8.500 TCD atau membutuhkan lahan sekitar 17 hektare.

“Dari kenyataan di lapangan, kita minta eksekutif melakukan kajian ulang terhadap kajian dari Universitas Brawijaya yang dijadikan dasar untuk adanya 2 pabrik gula. Karena berdasarkan realita yang ada, baik ketersediaan lahan maupun lain sebagainya masih banyak kejanggalan. Sehingga dengan tegas secara tertulis kami akan merekomendasikan supaya kajian dari Universitas Brawijaya dikaji ulang, supaya sesuai realita di lapangan,” pungkas Wasis.

Lebih lanjut Wasis menegaskan, sampai detik ini pabrik yang dikelola PT Olam memang sudah mendapatkan izin prinsip yang mana dijelaskan menggunakan penanaman modal dalam negeri. Sehingga disimpulkan bahwasanya dari apa yang saat ini ada, baik izin lokasi maupun prinsip yang sudah dikeluarkan pihaknya melihat banyak kejanggalan termasuk salah satu diantaranya penanaman modal dalam negeri. Pihaknya mencium indikasi meskipun belum menemukan fakta yang riil adanya penanaman modal dalam negeri.

“Kita sudah mempunyai data ada 50 persen saham sudah dijual dengan harga 100 USD senilai Rp 1,3 triliun. Padahal investasi PT Olam kan hanya Rp 1,6 triliun. Ini berati banyak kebohongan,” pungkas Wasis.

Sementara itu, Kabid Praswil Bappeda Kabupaten Blitar, Heri Widyatmoko mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian lanjutan terkait dampak dari pendirian 2 pabrik gula di Kabupaten Blitar, sehingga bisa menjadi bahan rekomendasi dari instansi lain.

“Tentu kita akan melakukan kajian lanjutan. Karena dampaknya juga harus kita pikirkan. Usaha pertanian lain juga harus berjalan, seperti padi, ubi, maupun jagung,” paparnya.

Kepala Dinas Penenaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar, Rully Wahyu mengatakan, izin yang dikeluarkan berdasarkan izin prinsip dari Bupati tahun 2016, kemudian berdasarkan rapat tim teknis khususnya penataan ruang dan juga ada izin penanaman modal dalam negeri dari Provinsi Jawa Timur tahun 2017, serta terakhir pihaknya mengeluarkan izin lokasi tahun 2017.

“Kalau sejauh ini kita belum mengetahui perolehan lahan pembebasan oleh PT Olam Sumber Manis,” imbuhnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Suasana Hearing di ruang rapat Komisi I DPRD Kabupaten Blitar.(foto : fathan)

https://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2018/03/adakitanews-5-1024x767.jpghttps://www.adakitanews.com/wp-content/uploads/2018/03/adakitanews-5-150x150.jpgREDAKSIDaerahadakitanews,Berita,blitar,dprd blitar,pabrik gula
ADAKITANEWS, Blitar - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar melalui Komisi I telah menindaklanjuti permasalahan pada rencana pembangunan pabrik gula di Desa Kaulon Kecamatan Sutojayan yang dikelola oleh PT Olam Sumber Manis, dengan melakukan rapat kerja bersama pihak terkait seperti Dinas Pertanian, Bappeda, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan...