ADAKITANEWS, Kota Kediri – Penggusuran di eks lokalisasi Semampir yang dilakukan oleh Pemkot Kediri seharusnya tidak dilakukan sebelum proses sengketa di pengadilan terselesaikan dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Seperti pembongkaran salah satu rumah milik warga di RW 5 Kelurahan Semampir Kecamatan Kota Kediri, pada Sabtu (10/12) sore. Anggota DPRD Kota Kediri yang datang ke lokasi pun turut menyayangkan aksi tersebut.

Ketua Komisi B DPRD Kota Kediri, Nurudin Hasan mengatakan, seharusnya Pemkot Kediri tidak boleh melakukan aksi penggusuran. Pasalnya, tanah di kawasan eks lokalisasi Semampir saat ini masih berstatus sengketa dan sedang dalam proses hukum di pengadilan. “Seharusnya tidak boleh ada aksi (penggusuran,red) di dalam tanah sengketa ini. Jadi upaya hukum itu harus kita hormati, hingga mempunyai kekuatan hukum tetap,” kata Nurudin Hasan.

Nurudin Hasan mengatakan, penggusuran yang dilakukan itu jelas mengakibatkan trauma pada anak ataupun orangtua, korban eks lokalisasi,” Sangat mengkhawatirkan sekali dan saya yakin mereka akan memiliki trauma yang mendalam dan itu butuh waktu lama untuk bisa sembuh,” ujarnya.

Di lokasi penggusuran, politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini bahkan sempat tersulut emosi dan marah kepada pihak pemkot. “Tolong lihat dan resapi. Anak, orangtua, dan ibu-ibu menangis. Lihat bagaimana masa depannya. Mereka sudah berupaya menghimpun dana untuk membangun rumah tapi ternyata digusur begitu saja tanpa ada pertanggungjawabannya,” imbuhnya.

Dari pantauan Tim Adakitanews.com di lapangan, salah satu keluarga yang rumahnya dibongkar oleh Satpol PP tampak terpukul. Suyanto bersama anaknya Cici Rahmawati, tak henti-hentinya menangis melihat rumah yang sudah mereka huni lama diratakan dengan menggunakan oleh ekskavator.(kdr4)

Keterangan gambar: Cici Rahmawati, menangis usai melihat rumahnya diratakan oleh Satpol PP Pemkot Kediri.(foto: Suryanto)