ADAKITANEWS, Jombang – Banyaknya data anggota partai politik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Jombang menuai tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang.

Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Joko Triono mengatakan bahwa dalam aturan Aparatur Sipil Negara (ASN), tidak diperbolehkan PNS menjadi anggota parpol. Jika terbukti ada anggota parpol yang berstatus PNS maka harus memilih mengundurkan diri dari kepegawaiannya.

“Kalau memang PNS yang ingin jadi anggota parpol, ya pilihannya harus mengundurkan diri dari PNS,” tutur Joko Triono saat ditemui Tim Adakitanews.com di Kantor DPRD Jombang, Senin (20/11).

Ia juga menyampaikan bahwa dirinya siap memfasilitasi jika ada masyarakat yang ingin melaporkan adanya dugaan PNS yang menjadi anggota parpol. “Saya siap memfasilitasi masyarakat yang akan melaporkan hal tersebut, karena ini juga masuk dalam wewenang saya. Dan harus ada bukti untuk melaporkan,” terangnya.

Sementara, dari data yang dihimpun oleh Tim Adakitanews.com melalui KPU Kabupaten Jombang, ditemukan 161 anggota parpol yang berstatus PNS. Temuan awal tersebut merupakan hasil dari verifikasi administrasi yang dilakukan oleh KPU beberapa waktu lalu.

Anggota Komisioner KPU Kabupaten Jombang Divisi Hukum, Athoillah SH mengungkapkan bahwa hasil temuan awal pada tahap verifikasi administrasi sudah dilakukan penelitian administrasi dengan mendatangi ke rumah anggota parpol. Salah satunya, lanjut Athoillah, yakni anggota parpol yang berstatus PNS.

“Setelah dilakukan penelitian administrasi, data anggota parpol yang berstatus PNS menjadi 57 orang yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TSM),” ungkap Athoillah.(ar)

Keterangan gambar: Ketua DPRD Kabupaten Jombang, Joko Triono.(foto:adi rosul)