ADAKITANEWS, Blitar – Belum dilaksanakannya pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blitar, seperti pembangunan jalan dan pembangunan lainnya, mendapat sorotan dari Komisi III DPRD Kabupaten Blitar. Pasalnya, eksekutif sudah digelontor ratusan miliar rupiah untuk pembangunan infrastruktur. Jika tidak segera dilakukan pengerjaan, dikhawatirkan penyelesaian pembangunan bakal molor.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Nur Fathoni mengatakan, sebenarnya pihaknya sudah mengundang eksekutif mitra kerja Komisi III, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), agar pembangunan infrastruktur segera dikerjakan tepat waktu. “Pekan lalu, kami sudah mengundang dan meminta beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja komisi III untuk memulai pekerjaan. Namun hingga saat ini pun belum ada informasi kapan waktu lelangnya,” ungkapnya, Kamis (30/03).

Fathoni menuturkan, seharusnya proses lelang sudah dilakukan sejak awal tahun 2017, yakni Januari lalu dan sekarang seharusnya sudah dilakukan pembangunan. “Untuk itu, jika tidak ada progres terkait pengerjaan pembangunan infrastruktur, kami akan memanggilnya lagi. Kami akan cari tahu penyebab belum dilakukannya sejumlah pembangunan infrastruktur,” tuturnya.

Menurut Fathoni, pihaknya telah bersusah payah untuk membuat APBD 2017 tepat waktu. Ia khawatir, upaya legislatif dalam menyiapkan anggaran, tidak diikuti oleh ketepatan waktu pengerjaan oleh eksekutif. “Jika tidak tepat waktu, kami tentunya khawatir pengerjaan tidak bisa maksimal atau bahkan molor,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Harpiyanto Nugroho mengatakan, pihaknya membenarkan jika sampai saat ini masih belum dilakukan pengerjaan pembangunan infrastruktur. Hal itu dikarenakan masih ada tahapan atau prosedur yang harus dilakukan sebelum pembangunan dimulai. “Sebelum dilakukan pembangunan infrastruktur, terlebih dulu kami harus melakukan lelang konsultan untuk membuat desain pembangunan,” ungkapnya, Jumat (31/03).

Menurutnya, pada Januari lalu pihaknya melakukan lelang konsultan untuk membuat desain pembangunan infrastruktur. Setelah desain selesai, kemudian baru dilakukan lelang untuk menentukan rekanan atau kontraktor yang akan mengerjakan pembangunan infrastruktur, berupa pembangunan jalan, jembatan dan lainnya. “Lelang konsultan sudah selesai dan saat ini masih proses penentuan rekanan, yang akan diketahui pada awal bulan depan. Setelah pemenang tender diumumkan, maka pengerjaan pembangunan sudah bisa dilakukan,” jelas Harpi.(blt2)

Keterangan gambar: Nur Fathoni, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar.
(foto : fathan)