ADAKITANEWS, Blitar – Satreskrim Polres Blitar melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Blitar, Kamis (04/01) sekitar pukul 13.00 WIB.

Kapolres Blitar, AKBP Slamet Waloya mengatakan, dalam OTT tersebut Tim Saber Pungli Polres Blitar berhasil menangkap 2 orang warga (calo) dan 1 oknum staf PNS yang bertugas di Dispendukcapil. “Saat ini 3 orang tersebut telah kita amankan dan kita bawa ke Polres Blitar untuk diperiksa lebih lanjut,” kata Kapolres di kantor Dispendukcapil Kabupaten Blitar, Kamis (04/01).

Kapolres menjelaskan, dari hasil kegiatan OTT tersebut pihaknya telah mengamankan uang tunai sekitar Rp 750 ribu dan beberapa dokumen serta alat komunikasi yang digunakan oleh para terduga.

Modus yang diduga dilakukan oleh terduga pelaku, lanjut Kapolres, yakni dengan menawarkan jasa pengurusan surat-surat atau dokumen kependudukan yang nilainya lebih tinggi dari tarif resmi yang telah ditentukan dalam penerimaan negara bukan pajak yang sudah ditentukan.

“Mereka menawarkan kepengurusan dengan lebih cepat dan tidak perlu antre, dengan harga yang melebihi ketentuan yang berlaku. Untuk kejelasan modusnya secara rinci akan kita periksa. Selain itu semua kemungkinan juga masih didalami,” jelasnya.

Satu diantara warga yang mengurus e-KTP, Hariyanto mengaku, dirinya sudah mengurus e-KTP selama 6 bulan tetapi hingga kini belum jadi. Sedangkan disisi lain ia mendengar ada seseorang mengurus dengan membayar uang Rp 100 ribu – Rp 150 ribu, e-KTPnya cepat jadi dan tinggal menunggu selama 3 hari. “Yang saya dengar bayarnya ke orang luar, kemudian diterima oleh orang dalam,” katanya.

Sementara saat dikonfirmasi terkait penangkapan ini, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Blitar, Eko Budi Winarso mengatakan, pihaknya belum bisa memberikan gambaran mana yang benar dan tidak. Menurutnya, praktik percaloan di kantornya sudah tidak ada.

“Kita sudah bersihkan semuanya dari praktik calo. Manakala di luar terjadi praktik seperti itu bukan menjadi urusan kami. Yang jelas prosedur kita sudah jelas. Selain itu dokumen dibeli dengan uang tentu tidak bisa. Tetapi jika nanti terbukti ada pelanggaran, maka akan diproses sesuai prosedur hukum yang ada,” ujarnya.

Terpisah saat dihubungi melalui telepon, Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Wasis Kunto Atmojo mengaku prihatin dengan OTT ini. Menurutnya, pihaknya sudah sering mengingatkan kepada Dispendukcapil untuk mengantisipasi hal-hal tersebut. “Saya tidak kaget mendengar berita ini, karena praktik percaloan ini sebenarnya sudah tercium sejak lama,” katanya.

Wasis menegaskan, kejadian ini harus menjadi pembelajaran bagi semua Dinas di Kabupaten Blitar yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, Bupati Blitar juga harus secepatnya melakukan evaluasi, karena hal tersebut tentu merusak citra Kabupaten Blitar.

“Kita juga secepatnya akan panggil pihak Dispendukcapil. Kita mau tahu secara jelas bagaimana penjelasan Dispendukcapil terkait penangkapan ini,” pungkas Politisi Partai Gerindra ini.(fat/wir)

Keterangan gambar: Proses Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Saber Pungli Polres Blitar.(foto : fathan)