ADAKITANEWS, Blitar – Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar mengaku keberatan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 12 tahun 2017, yang salah satu isinya mengatur setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak diperbolehkan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar, Budi Kusuma mengatakan, sebenarnya dalam peraturan itu masih diperbolehkan membentuk UPTD namun dengan syarat dan harus melalui persetujuan Menteri. “Kami keberatan dengan aturan tersebut. Sehingga kami akan mencoba menganalisisnya, karena Kabupaten Blitar ini letaknya berbeda, baik dari segi letak geografisnya maupun topologinya,” kata Budi, Kamis (04/05) siang.

Dengan luas wilayah Kabupaten Blitar ini, lanjut Budi, tidak mungkin Dinas bekerja sendiri tanpa ada UPTD. Ia pun sudah memerintahkan stafnya untuk mengkaji dan menelaahnya, bahwa Kabupaten Blitar masih membutuhkan UPTD. “Pengkajian saat ini sudah dalam proses, diperkirakan antara bulan Juli hingga Agustus sudah dilakukan evaluasi. Selanjutnya kita akan disampaikan kepada Kabag Organisasi untuk menelaahnya dan diusulkan ke Kementerian,” ungkapnya.

Budi mencontohkan salah satu alasannya keberatan dengan peraturan tersebut, yakni saat berbicara tentang pendataan guru yang berjumlah sekitar 12 ribu dan terletak di daerah terjauh, seperti di Kecamatan Wates, Bakung, Nglegok, maupun Wlingi. Dinas Pendidikan pastinya membutuhkan UPTD untuk mempercepat akses di Kecamatan masing-masing. “Kita nantinya juga akan bantu dengan pengadaan operator. Karena kedepan semua pengelolaan pendidikan akan berbasis IT,” papar Budi.

Budi mengaku, jika semua kegiatan dilakukan dengan tenaga Dinas Pendidikan jelas tidak mampu. “Kita hanya berjumlah sekitar 60 pegawai, tentunya tidak akan mampu melayani secara maksimal,” imbuhnya.(blt2)

Keterangan gambar: Budi Kusuma, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar.(foto : fathan)