ADAKITANEWS, Kota Madiun – Endang Wahyuningrum, anggota legislatif dari Partai Demokrat terancam di-PAW (Pergantian Antar Waktu) oleh partainya, sekaligus pecat sebagai kader Partai Demokrat.

Endang mengaku, dirinya akan melawan dengan terbitnya keputusan tersebut. Menurutnya, untuk memberhentikan dirinya sebagai anggota Dewan harus melalui mekanisme serta alasan yang jelas. “Saya tidak pernah tahu atau diberitahu terkait alasan saya akan diberhentikan sebagai anggota Dewan,” tutur Endang.

Masih menurut Endang, dirinya juga berencana akan mengadukan permasalahan ini kepada Mahkamah Partai Demokrat.

Data yang diperoleh Tim Adakitanews.com, Endang Wahyuningrum terancam di-PAW berdasarkan Surat Keputusan dari DPP PD Nomor : 26/SK/DPP.PD/IV/2017 tanggal 18 April 2017 tentang Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kota Madiun Provinsi Jawa Timur.

Ketua DPRD Kota Madiun, Istono mengaku juga baru menerima SK tersebut pada tanggal 18 Mei 2017 lalu. Dalam SK tersebut, Endang dinilai melampaui batas kewajarannya sebagai anggota dewan, dengan memberikan contoh perilaku yang tidak sepantasnya. Sehingga yang bersangkutan juga terancam dipecat sebagai kader Partai Demokrat.

“DPC akan segera menindak lanjuti surat tersebut karena merupakan putusan partai tertinggi,” tegas Istono, yang juga merupakan kader Partai Demokrat.

Terpisah, Komisioner KPUD Kota Madiun, Sasongko mengaku juga sudah menerima Surat pemberitahuan dari Partai Demokrat. “Pihak KPUD sudah diberitahu perihal tersebut. Sesuai ketentuan jika nantinya sudah ada keputusan tetap pengganti Endang adalah Aris Suharno,” jelas Sasongko, kepada Tim Adakitanews.com, Senin (29/05) di ruang kerjanya.

Untuk diketahui sebelumnya, nama Endang Wahyuningrum santer terdengar usai adanya kasus hutang piutang serta dugaan penipuan perekrutan pegawai di lingkup Pemkot Madiun. Kasus tersebut sebenarnya menyeret dua orang anggota dewan yakni Endang Wahyuningrum dan SM (Supiyah Mangayu Hastuti). Tetapi SM saat ini masih melakukan banding, untuk melawan putusan Badan Kehormatan (BK) nomor 1 tahun 2016 tentang penjatuhan sanksi, yaitu diberhentikan sebagai anggota DPRD untuk EW dan SM sejak Senin 7 November 2016 lalu.(bud)

Keterangan gambar : Logo Partai Demokrat.(google.com)