ADAKITANEWS, Blitar – Kepala Bidang Hubungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar, Farida Lumazah mengatakan, sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 75 tahun 2017, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) kabupaten Blitar untuk tahun 2018 ditetapkan sebesar Rp 1.653.383, dan akan berlaku mulai 1 Januari 2018 mendatang.

Farida menjelaskan, pihaknya akan membuka posko untuk menerima penangguhan jika ada perusahaan yang tidak mampu membayar karyawannya sesuai dengan UMK yang telah ditetapkan selama 10 hari sebelum penetapan, dan terhitung mulai 21 Desember hingga 31 Desember 2017.

“Posko ini kita dirikan dengan tujuan untuk menerima penangguhan jika ada perusahaan yang tidak mampu membayar karyawannya sesuai besaran UMK yang telah ditetapkan,” jelasnya.

Namun menurutnya, berdasarkan pengalaman selama ini, Disnaker Kabupaten Blitar belum pernah menerima adanya penangguhan UMK dari perusahaan meski posko pengaduan telah dibuka. “Selain membuka posko pengaduan penangguhan, kita juga melakukan sosialisasi tentang penetapan UMK tahun 2018 ke perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Blitar,” tuturnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Farida Lumazah, Kepala Bidang Hubungan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Blitar.(foto : fathan)