ADAKITANEWS, Sidoarjo – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Jatim II mendesak seluruh Wajib Pajak (WP) yang berbentuk badan agar segera menyelesaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Tahun (Pph) Tahun 2016.

Hal ini menyusul, batas waktu pelaporannya hanya hingga 30 April 2017 mendatang dan tidak ada lagi tambahan waktu perpanjangan dengan tujuan memberikan pendidikan disiplin menyelesaikan SPT tepat waktu.

“Untuk penyerahan SPT secara manual di kantor pajak terakhir 28 April 2017 hingga pukul 16.00 WIB. Kalau belum bisa menyelesaikan maka bisa diserahkan 29 dan 30 April 2017 dengan melalui e-filing. Untuk keterlambatan, WP Badan bakal dikenai sanksi Rp 1 juta,” terang Kepala DJP Kanwil Jatim II, Neilmaldrin Noor, Kamis (27/04).

Pria yang akrab dipanggil Neil ini mengungkapkan, saat ini ada 1.664.423 WP. Sedangkan yang wajib SPT Tahunan sebanyak 734.850 WP. Sementara target DJP Kanwil II Jatim targetnya mencapai 77,50 persen dari SPT Tahunan itu yakni sebesar 569.509 WP. Akan tetapi hingga kini sudah ada 609.554 WP yang sudah menyampaikan SPT Tahunannya.

“Ini menunjukkan sudah 107, 03 persen WP melaksanakan kewajibannya. Rinciannya WP Badan 64.435, WP OP Non Karyawan 38.196, dan WP OP Karyawan 542.923. Dari WP 609.554 itu yang melalui e-filing 174.160 WP dari target 254.823 hingga realisasinya mencapai 68,34 persen,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Neil, bagi WP yang ikut Amnesty Pajak diminta agar tidak lupa memasukkan harta dan utang yang telah diungkapkan di Surat Pernyataan Harta sekaligus seluruh penghasilan yang diterima dari berbagai sumber. Diantaranya penghasilan sewa, bunga, deviden, royalti, dan lainnya.

“Termasuk penghasilan dari luar negeri wajib dilaporkan dengan pajak yang dibayar di negara asal penghasilan. Itu akan menjadi kredit pajak Indonesia,” tegasnya.

Sementara saat ditanya terkait 3 WP yang sempat disandera selama tahun 2016, Neil mengungkapkan 1 WP sudah menyelesaikan kewajibannya, 1 WP masih menyelesaikan revisi administrasi, dan 1 WP masih dalam proses penyelesaian administratif.

“Untuk selanjutnya kalau ada WP yang masih membandel, kami usulkan ke Dirjen Pajak pusat untuk dilaksanakan penyanderaan atau pemblokiran, penyitaan, dan pencegahan luar negeri jika WP menunggak pajak,” pungkasnya. (sid2)

Keterangan gambar : Kepala Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Jatim II, Neilmaldrin Noor memberikan keterangan pers terkait SPT Tahunan PPH dengan Wajib Pajak (WP) Badan dan Karyawan.(foto : mus purmadani)