DPRD Gusar, Pemkab Tidak Kunjung Cairkan ADD

2015-07-06_04.17.141ADAKITANEWS, Kediri – Kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri mengaku gusar. Pasalnya, hingga bulan ke 5 tahun 2016 masih terdapat 290 desa yang belum mendapat kucuran Alokasi Dana Desa (ADD). Kalangan anggota DPRD mengancam akam memberikan rekomendasi pada Bupati untuk mengganti pejabat yang dinilai lamban bekerja.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kediri. Edi Suprapto menyatakan, terdapat sedikitnya 290 desa dari 343 desa di Kabupaten Kediri yang belum menerima kucuran ADD. Al hasil, hingga kini sejumlah desa tersebut belum dapat menjalankan program kerja dan pembangunan di daerahnya.

“Padahal saat ini sudah bulan 5 (Mei-red), namun masih 290 desa lebih yang belum mendapat ADD. Jelas ini menghambat proses pembangunan di wilayah Kabupaten Kediri,” jelasnya.

Menururt Edi, belum tersalurkanya ADD ke sejumlah desa tersebut menunjukan ketidak profesionalan pejabat di Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang berkompeten pada persoalan tersebut. “Alasan apapun saya kira tidak bisa diterima dan masuk akal. Sebab anggaran itu jelas sudah ada dan tinggal mendistribusikan, ada sampai terjadi kelambanan dalam distribusi anggara,” tanyanya.

Ia menambahkan, Dasar hukum pengalokasian Dana Perimbangan ke Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4). Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam Pasal 72 ayat (6), dimana Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi Dana Perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Sementara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis. “Ketentuan mengenai penggunaan anggarannya sudah diatur dengan jelas,” tegasnya.

Untuk itu, pihaknya akan segera mengevaluasi kinerja SKPD yang bersangkutan. “Kita akan evaluasi kinerja SKPD yang menangani secara teknis urusan itu. Hasilnya akan kita jadikan rekomendasi pada Bupati. Bila dinilai tidak layak, pejabat yang bersangkutan sebaiknya segera diganti,” ujar Edi.

Sementara, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Kediri, Satirin, menyatakan, keterlambatan pendistribusian ADD di sejumlah desa tersebut akibat anggaran dari pemerintah pusat yang belum sepenuhnya turun. Namun ia mengatakan, hingga saat ini tinggal sekitar 80 desa yang belum mendapat kucuran ADD. “Tidak terlambat, karena dana dari pusat saja yang belum turun,” jelasnya singkat. (ys).

Keterangan Gambar : Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kediri Edi Suprapto.

Recommended For You