width=

edy-supraptoADAKITANEWS, Kediri – DPRD Kabupaten Kediri menyatakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades Serentak yang hendak digelar 28 Desember rawan konflik. Pasalnya, disamping cacat hukum, DPRD menganggap tahapan persiapan yang hanya 50 hari menyebabkan kerja Panitian Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) tidak maksimal. Namun pihak pemkab Kediri tetap bersih kukuh melanjutkan tahapan pilkades yang sudah berjalan.

Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, Edi Suprapto mengatakan, pihaknya sudah berupaya meminta pemkab Kediri menunda pelaksanaan Pilkades Seretak hingga dasar hukum yakni Peraturan Daerah (Perda) direvisi sebagaimana surat keputusan Mahkaman Konstitusi (MK) nomor 128/PUU-XIII/2015 dan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 140/3476/SJ.

“Kita sudah meminta untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan SKPD yang bersangkutan, yakni BPMPD dan bagian hukum dan hari ini kita lakukan. Paling tidak dasar hokum pelaksanaan Pilkades harus jelas agar tidak cacat hukum dan rawan gugatan oleh pihak yang tidak puas dalam Pilkades nanti,” ungkapnya.

Selain itu, lanjut Edi, pihaknya juga meminta pihak eksekutif memberikan waktu persiapan Pilkades lebih panjang. “Paling rawan dalam Pilkades adalah urusan jiwa pilih. Waktu 50 hari untuk persiapan Pilkades termasuk penetapan jiwa pilih pasti hasilnya tidak akurat. Celah ini pasti akan menjadi pemicu konflik ditingkat desa. Seharusnya hal-hal teknis seperti itu pemkab paham, bukan pertama kali ini pemkab melaksanakan Pilkades,” tegas Edi Suprapto.

Sebagaimana diketahui, Kabupaten Kediri terdapat 61 Desa dari 343 Desa dijadwalakan akan melakukan Pemilihan Kepala Desa pada 28 Desember 2016. Tahapan pelaksanaan Pilkades sudah dimulai sejak 10 Nopember 2016. (ys)

Keterangan Gambar ; Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kediri Edi Suprapto