ADAKITANEWS, Jombang – Jelang penutupan tahun, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang gagal mengesahkan enam dari 22 Raperda pada Program Legislasi Daerah (Prolegda) 2017. Hal tersebut terlihat pada draf dan naskah akademik Raperda yang belum selesai disusun hingga akhir tahun ini.

Menyikapi masalah itu, Ketua Badan Pembentukan Daerah (Bapemperda) DPRD Jombang, Meidi Bambang Murtioso SE mengatakan bahwa pihaknya telah mengadakan rapat internal dengan sejumlah SKPD terkait, seperti Dinas PU PR dan Dishub serta Dinas perumahan dan Permukiman Jombang, pada (24/11) lalu.

Dari hasil pertemuan yang telah dilakukan tersebut, sambung Meidi, bahwa semua pihak telah menyepakati beberapa hal, termasuk menangguhkan enam Raperda yang belum terselesaikan di Prolegda 2017. ”jadi memang benar, ada enam raperda yang belum selesai kita bahas pada Prolegda 2017 ini. Rencananya lima dari enam raperda tersebut akan dibahas pada Prolegda 2018 semester pertama,’’ ujar Meidi Bambang Murtiyoso saat ditemui Tim Adakitanews.com, Kamis (14/12).

Kata Meidi, belum tuntasnya Raperda tersebut dikarenakan adanya beberapa kendala. Salah satunya karena kesiapan dari SKPD terkait dalam menyusun Naskah Akademik (NA) dan draf yang dimaksudkan. ”Selain itu, beberapa Raperda diantaranya diusulkan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), ini waktunya mepet,’’ tandasnya.

Dalam kesepakatan bersama itu, kalangan dewan menyepakati untuk dibahas pada tahun depan.

Dia menyebutkan, keenam Raperda tersebut diantaranya Raperda tentang perumahan dan kawasan permukiman, Raperda tentang izin penyelenggaraan pelayanan kesehatan, Raperda tentang pertanahan, Raperda tentang pengelolaan tanah aset kelurahan, dan Raperda perubahan perda nomor 21 tahun 2009 tentang RTRW kabupaten Jombang, serta Raperda perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

”Dan eksekutif juga sudah menyepakati. Jika keenam Raperda tersebut tetap dipaksakan dikerjakan dalam waktu satu bulan kedepan ini. Dikhawatirkan hasilnya tidak optimal,’’ paparnya.

Dari keenam Raperda tersebut, Meidi mengungkapkan ada satu Raperda yang rencananya bakal ditangguhkan pada Prolegda 2018. Yakni Raperda tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal tersebut dikarenakan Raperda LP2B cukup rumit untuk dibahas sehingga membutuhkan kajian yang cukup lama.

”Jadi memang benar, untuk Raperda LP2B tidak kita bahas pada 2018. Kita tunggu hingga perubahan Raperda RTRW selesai. Baru nanti kita bahas, karena Raperda LP2B cukup rumit untuk dibahas,’’ ungkap Meidi.

Bukan hanya itu, Meidi juga mengatakan bahwa dalam Prolegda 2018 kalangan Eksekutif dan Legislatif menyepakati 18 Raperda. Prolegda tersebut meliputi empat Raperda Inisiatif dan 14 Raperda Partisipatif. ”Pada 2018, kita juga mengusulkan empat raperda baru. Diantaranya, Raperda tentang kawasan tanpa rokok, Raperda tentang penanggulangan AIDS dan TBC, Raperda tentang biaya transportasi dan jamaah haji dan Raperda tentang perubahan perda nomor 1 tahun 2016 tentang kepala desa, perangkat desa dan organisasi pemerintahan desa,’’ pungkasnya.(ar)

Keterangan gambar: Suasana Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jombang.(dok. adakitanews.com)