ADAKITANEWS, Jombang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jombang memastikan sikap penolakan terkait UU 17 Tahun 2017 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) yang telah disepakati oleh DPR RI beberapa waktu lalu.

Kepastian penolakan oleh DPRD Kabupaten Jombang ini dihasilkan setelah dilakukannya hearing dengan sejumlah aktivis mahasiswa di Jombang, yang tergabung dalam Gerakan Aktivis Mahasiswa (GAM) selama satu jam di ruang Banggar DPRD Kabupaten Jombang, Jumat (23/02).

Dalam hearing DPRD Jombang dengan GAM, yang di dalamnya merupakan unsur dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Jombang itu, Ketua DPRD Jombang, Joko Triono mengatakan bahwa ada enam Fraksi yang juga sepakat untuk menyatakan sikap penolakan tentang revisi UU MD3. Enam Fraksi tersebut meliputi, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PKB, Fraksi PPP, dan Fraksi Partai Golkar serta Fraksi Partai Hanura dan juga Fraksi Partai Demokrat.

“Bersama teman-teman dari GMNI dan PMII, DPRD Jombang ada 6 Fraksi semua sepakat, sama-sama menolak Revisi UU MD3 tahun 2017 nomor 17,” tegas Joko Triono saat diwawancarai Tim Adakitanews.com.

Tidak hanya berhenti pada sikap penolakan terhadap UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang MD3, Ketua DPRD Jombang dari Fraksi PDI Perjuangan itu juga menegaskan bahwa sikap penolaknnya bersama GAM akan diteruskan ke Mahkamah Konstitusi. “Penolakan kami bersama teman-teman ini nanti akan kita tujukan ke MK, karena sudah ada yang mengajukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi. Supaya ini jadi pertimbangan MK untuk memutuskan. Jadi ternyata di daerah ini tidak sepakat dengan keputusan yang ada di DPR RI,” terang Joko Triono.

Sementara, Ketua PC PMII Kabupaten Jombang, Bongki mengatakan bahwa UU Nomor 17 Tahun 2017 tentang MD3 merupakan undang-undang yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. “Undang-undang tersebut merupakan upaya DPR untuk membuat benteng agar tidak bisa dikritik. Ini sangat bertentangan dengan demokrasi,” ujar Bongki.

Sebelum dilakukan hearing dengan DPRD Kabupaten Jombang, GAM terlebih dahulu melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Jombang di Jalan KH Wahid Hasyim, Rabu (21/02). Dalam unjuk rasa tersebut, puluhan aktivis yang menggelar demonstrasi tidak berhasil menemui pimpinan dan anggota DPRD Jombang karena sedang melakukan kunker ke luar kota.(ar)

Keterangan gambar: Suasana hearing DPRD Kabupaten Jombang dengan GMNI dan PMII di ruang Banggar DPRD Jombang. (bawah) Ketua PC PMII saat diwawancarai.(foto:adi rosul)