DPRD Kab Kediri Dorong Petugas RPH Selektif saat Potong Hewan Kurban

Kediri(adakitanews.com)—Sekretaris Komisi II DPRD Kabupaten Kediri, Zaini mendorong petugas dari Rumah Potong Hewan (RPH) di Pare yang di kelola Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Kediri selektif dalam memotong hewan kurban yang berkuku belah saat wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) menyebar di Kabupaten Kediri.

Hal ini ia sampaikan usai melakukan kunjungan kerja dalam daerah (KKDD) ke rumah potong tersebut.

“Pemantauan ini berhubungan dengan antisipasi kami karena tidak mau ketika nanti waktu penyembelihan dari 10 ekor ada dua, tiga ekor tidak bisa disembelih karena syarat syariatnya tidak terpenuhi.
Syariat binatang boleh dijadikan kurban harus dalam posisi sehat,” jelasnya, Rabu (22/6/2022).

Komisi II sendiri berkepentingan memantau langsung mekanisme pemotongan hewan yang bersih dan sehat dengan DKPP sebagai mitra kerjanya.

Sebelum di sembelih, hewan biasanya akan dikandangkan dan tidak diberi makan sehari serta rutin diperiksa sebelum disembelih untuk diketahui ada tidaknya indikasi PMK. Pihaknya mendorong petugas potong hewan untuk selektif apakah hewan tersebut positif PMK atau tidak.

“Hewan-hewan yang akan menjadi calon kurban itu sebelumnya harus dicekkan oleh petugas dengan ada Surat Keterangan Sehat, inilah langkah untuk meminimalisir. Minimal sudah ada upaya preventif yang bisa dilakukan oleh pemerintah dalam pencegahan wabah PMK di Kabupaten Kediri, ini yang kita dorong,” paparnya.

Jika kemudian hari hewan bakal kurban itu positif terjangkit PMK, Zaini mengimbau hendaknya hewan tidak dipotong dahulu.

Ditunda dengan dikarantina untuk proses sembuh. Selama isolasi dan karantina obat dan vitamin harus diberikan. Kandang dibersihkan serta sering disemprot disinfektan. Dengan maksud hewan yang akan disembelih tidak menular ke hewan lainya.

“Nanti untuk regulasi mungkin didorong oleh dinas bagaimana untuk seluruh teknis ini, sosialisasi yang dilakukan dengan kerjasama antar kecamatan, seluruh kepala desa Polres, Polsek jajaran dan TNI,” katanya.

Politisi Partai Demokrat Kabupaten Kediri ini berharap penyembelihan hewan kurban yang dilakukan di masjid maupun RPH Pare harus dibuktikan dengan surat hewan sehat dari DKPP.

Jika nanti panitia kurban menyelenggarakan pemotongan hewan secara sendiri, diharapkan harus bisa meyakinkan warga bahwa hewan yang disembelih memang sehat dan tidak terpapar PMK.

“Setidaknya bisa dijadikan acuan oleh panitia untuk jaga-jaga nanti di masjid-masjid, yang penting untuk kegiatan penyembelihan itu terpantau, terkontrol dan tidak masalah, agar masyarakat bisa melaksanakan ibadah berkurban sesuai dengan syariat, ” tutupnya.(Gar).

Recommended For You