ADAKITANEWS, Kediri – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri akhirnya mensahkan 3 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) menjadi Perda. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Kediri, Senin (22/01).

Ketiga Raperda tersebut yakni Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Kediri, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2013 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Izin Industri dan Tanda Daftar Gudang (TDG), serta Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2013 tentang Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Kediri.

Ketua DPRD Kabupaten Kediri mengatakan, Raperda tentang Perubahan Perda nomor 5 tahun 2013 dibuat untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, sehingga mampu mendorong peningkatan investasi dan menjamin perkembangan usaha. Tidak hanya itu, Raperda tersebut juga sebagai dasar dan pedoman bagi Pemda untuk menerbitkan SIUP, TDP, Izin Usaha, dan TDG.

Raperda kedua, yakni Perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2011 tentang Bangunan Gedung dibuat dalam rangka pengaturan persyaratan teknis bangunan gedung, persyaratan teknis tata bangunan dan keandalan bangunan, agar bangunan gedungnya dapat menjamin keselamatan pengguna dan lingkungannya, sehingga dapat ditempati secara aman, sehat dan nyaman.

Sementara raperda terakhir, yakni Raperda tentang perubahan Perda nomor 8 tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dibuat dalam rangka menyikapi perubahan dan perkembangan dunia usaha, sekaligus sebagai pedoman penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan took modern.

Raperda tersebut juga sebagai payung hukum bagi SKPD penerbit izin usaha, yakni Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

“Ketiga raperda tersebut nantinya akan dipakai Pemkab Kediri sebagai payung hukum untuk membuat kebijakan, salah satunya terkait perizinan,” ujar Ketua DPRD Kabupaten Kediri, H Sulkani.

Setelah dilakukan pembahasan, ketiga Raperda tersebut akhirnya disahkan menjadi Perda dengan ditandatangani oleh unsur Pimpinan DPRD Kabupaten Kediri, bersama dengan pihak Pemkab Kediri.(adv/dprdkabkediri/kur)

Keterangan gambar: Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kediri tentang pengesahan 3 Raperda.(ist)