width=

2015-10-19_22.10.26ADAKITANEWS, Nganjuk – Program Bantuan Stimulan Perumahan (BSPS) dari Kementrian Perumahan Rakyat (Kemenpera) belum berjalan maksimal di Kabupaten Nganjuk. Sumardi wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk menganggap PU Cipta Karya tidak serius menjalankan program untuk rakyat miskin tersebut.

“PU Cipta Karya sangat lambat dalam menangani program BSPS ini. Seharusnya, program ini sudah terserap oleh warga yang membutuhkan bantuan.” Ujar Sumardi Wakil Ketua DPRD dari fraksi Golkar, Rabu (21/10)

Sumardi menambahkan, PU Cipta Karya seharusnya bekerjasama dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa (Bapemas Pemdes) agar program untuk masyarakat itu tidak salah sasaran. “Pendistribusian bantuan itu seharusnya berkoordinasi dengan Bapemas Pemdes. Karena mereka lah yang paham dengan kondisi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” jelasnya

Melihat kondisi seperti ini, pihaknya akan memerintahkan Komisi C DPRD Kabupaten Nganjuk untuk segera memanggil PU Cipta Karya dan pihak-pihak yang terkait. “Kami akan memanggilnya. Jangan sampai orang – orang yang membutuhkan bantuan justru tidak tersentuh BSPS,” tegas Sumardi

Seperti yang diberitakan adakitanews.com sebelumnya, salah satu rumah yang belum tersentuh BSPS di antaranya rumah milik Wage,70, warga Dusun Bergayu RT 04 RW 05 Desa Klurahan Kecamatan Ngronggot. Wage berharap bisa memiliki rumah yang layak huni.
“Sebenarnya saya juga ingin memiliki rumah yang layak. Tapi, keadaan saya seperti ini, ya saya pasrah saja mas,” ujar Wage

Fajar Kepala Cipta Karya Kabupaten Nganjuk mengatakan penyaluran BSPS itu sudah melalui usulan dari masing-masing desa. Fajar menambahkan, usulan yang sudah diterima Dinas PU Cipta Karya nantinya akan di usulkan ke Kementrian. “Kami hanya menerima usulan dari desa. Setelahnya, kami usulkan ke Kementrian,” ujarnya ketika dihubungi tim adakitanews.com melalui telepon selulernya, Rabu (21/10)

Lebih lanjut Fajar menambahkan, untuk Kabupaten Nganjuk pada tahun 2015 mendapatkan 740 Rumah. Masing masing rumah mendapatkan bantuan untuk biaya perbaikan rumah sebesar Rp.15.000.000,- . Bantuan tersebut langsung di salurkan melauli rekening masing– masing penerima. “Adapun kreteria yang berhak mendapatkan bantauan tersebut antara lain, masuk dalam tiga kategori rumah tidak layak huni dengan dinding, atap, serta lantai yang rusak”. Tandasnya.

Fajar mengatakan, pihaknya masih dalam proses pendistribusian dan di jadwalkan minggu depan akan selesai terserap.Namun, apabila tahun ini belum mendapat bantuan, Fajar menghimbau agar Kepala Desa segera mengusulkan warganya yang memang masuk dalam kereteria yang di tentukan pihak Kementrian. “Jika belum mendapatkan, kami harap Kepala Desa segera mengusulkan. Agar di tahun depan warga yang belum menerima manfaat akan segera di usulkan ke Kementriam,” pungkasnya.(Danang/jati)

Keterangan Gambar : Rumah tidak layak huni yang belum tersentuh bantuan dari pihak Pemkab Nganjuk