width=

rps20161003_205825ADAKITANEWS, Kota Kediri – Haryanto Ketua Komisi A DPRD Kota Kediri menilai, bagian hukum Pemerintah Kota Kediri kurang mengerti terkait Undang – Undang Negara. Terlihat dari Perjanjian Kerjasama (MoU) antara Pemkot dengan Universitas Brawijaya menuai polemik karena landasan hukum yang digunakan tidak tepat.

“Itu menandakan, (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) bagian hukum di Pemerintah Kota Kediri itu belum sempurna mas,” ujar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kediri dari fraksi PDI Perjuangan kepada tim adakitanews.com, Senin (03/10).

Pemkot Kediri dalam MoU nya secara tegas tidak menghibahkan bantuannya kepada UB, mereka hanya membantu dalam bentuk pinjam pakai. Artinya, Pemkot akan meminjamkan tanah yang seluas 23 hektar beserta bangunannya dan semua fasilitas dengan menggunakan APBD Kota Kediri kepada UB. Pemkot juga menyertakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah dalam MoU itu.

Padahal, pada Peraturan Pemerintah itu dalam pasal 30 ayat 2 sudah jelas menyatakan jika Pinjam Pakai jangka waktunya hanya lima tahun dan dapat diperpanjang hanya sekali. “Kesalahan ini sangat membahayakan, pastinya,” ujar Haryanto

Kesalahan terbesar yang dilakukan bagian hukum Pemkot menurut Haryanto yakni terkait UB yang belum mengajukan ijin sekolah jauh kepada Kemen Ristek Dikti. Ia melihat, jika UB tidak memiliki ijin maka pembangunan di Kelurahan Mrican Kota Kediri yang diperuntukan untuk kampus UB tersebut akan menjadi sia-sia. “Ya kalau UB itu bisa mempunyai ijin, kalau Menteri (Menristek Dikti) tidak mengeluarkan ijin? Kan jadi sangat membahayakan. Karena saat ini sudah dibangunkan, terus bangunan itu mau dikemanakan? untuk apa nanti bangunan itu?. Persoalannya bukan karena MoU itu bisa di addendum atau tidak lo ya, tapi inikan kebetulan diketahui kalau tidak diketahui dan terus berjalan MoU itu bagaimana? pertaruhannya nasib masyarakat banyak ini, ” tegasnya

Keberanian Pemkot Kediri membuat MoU dengan UB itulah yang dinilai Haryanto sebagai kecerobohan yang khususnya dilakukan oleh bagian hukum. “Langkah Pemkot yang hanya menggantungkan MoU dengan Universitas Brawijaya, kita anggap sangat kurang cermat. Karena, jika UB itu tidak mendapatkan ijin dari Menteri, maka segala kesalahan itu akan tertimpa pada Pemerintah Kota Kediri,” jelasnya

Tapi, Maria Karangora Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkot Kediri sesumbar jika UB tahun ini bisa mendapatkan ijin dari Menristek Dikti. Hal ini yang dianggap Haryanto sebagai tindakan yang salah. Menurutnya, bahasa hukum itu pasti dan mengikat, sehingga tidak bisa hanya menggunakan kata nanti.

“Bagian hukum tidak terlalu jauh mengerti masalah itu. Kapasitas Kabag (Kepala Bagian) Hukum itu sangat minim, dia hanya mengandalkan MoU sedangkan itu sendiri tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Ingat mas ya, bahasa hukum itu pasti dan mengikat lo. Jadi harus tegas bunyinya dan bukti realnya,” ujarnya.

Menanggapi ini, Haryanto sudah mencoba memanggil Maria Karangoa untuk menanyakan terkait itu hari ini. Namun, karena ada rapat di Pemerintah Kota Kediri Bagian Hukum belum bisa hadir dalam pemanggilan itu.

“Kita sudah memanggil kabag hukum untuk memeringatkan agar dia tahu kesalahan-kesalah itu jadi mungkin bisa meralat tindakan-tindakannya yang sudah dilakukan. Jadwalnya hari ini (pemanggilan kabag hukum) tapi dari Pemkot tadi mengatakan hari ini ada rapat jadi belum bisa hadir,” ujarnya.

Ketika tim adakitanews.com, mencoba mengkonfirmasi terkait ini, Kepala Bagian Hukum sedang mengadakan rapat bersama Sekretaris Daerah dan Walikota Kediri.

Sebagaimana diketahui, pembangunan yang diperuntukan Universitas Brawijaya di Kota Kediri saat ini sudah berjalan. Menggunakan APBD Kota Kediri sekitar 19 milliar yang sudah dikeluarkan, dijadwalkan bangunan itu sudah digunakan saat penerimaan mahasiswa baru pada tahun 2017 nanti.(Zay)

Keterangan Gambar : Haryanto Ketua Komisi A DPRD Kota Kediri.(Foto : Zayyin)