width=

ADAKITANEWS Jombang – Wakil Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP-PPP) menag lukmanLukman Hakim Syaifuddin, menegaskan bahwa dirinya belum menjabat sebagai Ketua Umum Sementara PPP. Karena untuk menentukan jabatan tersebut baru dibahas Senin depan melalui rapat pleno.

Hal tersebut ditegaskan oleh Lukman Hakim Syaifudin saat berkunjung ke Jombang, Sabtu (09/01) . Namun demikian Lukman mengakui bahwa dirinya memiliki kesempatan untuk menduduki jabatan tersebut. Selain itu, ada juga tiga nama lain yang memiliki peluang serupa. Masing-masing adalah Suharso Monoarfa, Emron Pangkapi, dan Hasrul Azwar.

Lukman menjelaskan, sesuai dengan SK Menkumham tertanggal 7 Januari 2016, maka Muktamar PPP Surabaya pimpinan Romahurmuzy, resmi dicabut.  Selain itu, kepengurusan PPP yang lain, yakni Muktamar Jakarta pimpinan Djan Faridz juga tidak memiliki legalitas karena tidak mendapatkan pengesahan dari pemerintah. Selanjutnya, kepengurusan DPP-PPP dikembali ke Muktamar Bandung tahun 2011.

“Partai itu adalah institusi berbadan hukum jadi harus jelas pengurusnya itu siapa?. Siapa yang memiliki keabsahan,siapa yang memiliki legalitas. DPP hasil muktamar Surabaya tidak memiliki legalitas lagi. Sedangkan DPP hasil muktamar Jakarta juga begitu, tidak ada keabsahan, jadi tidak ada lagi selain hasil muktamar Bandung”, kata Lukman Hakim, Sabtu (09/01/16).

Dengan demikian, Ketum PPP dijabat Suryadharma Ali, sedangkan Sekretaris Jenderal dijabat Romahurmuzy. Namun, posisi Ketua Umum saat ini berhalangan karena sedang terkena masalah. Sehingga, jabatan tersebut mengalami kekosongan. Dalam waktu dekat PPP akan menunjuk Ketua Umum sementara.

Menurut, Lukman Hakim, Ketua Umum sementara itulah yang akan menggelar Muktamar islah, dengan tujuan menyatukan dua kubu yang bertikai serta menyusun kepengurusan baru. (Tari/Jati)

Keterangan Gambar : Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin, saat di yayasan Rousan Fiqr, Jombang.