ADAKITANEWS, Kota Blitar – 6 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pemkab Blitar telah mendapat persetujuan dari DPRD untuk ditetapkan menjadi Perda. Persetujuan itu ditandai dengan penandatanganan antara Ketua DPRD dan Walikota Blitar, Rabu (31/05).

Ketua DPRD Kota Blitar, Glebot Catur Ariyanto menjelaskan, 6 Raperda itu diantaranya Raperda tentang ketentraman ketertiban umum dan keamanan masyarakat, Raperda perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, Raperda penyelenggaraan kearsipan, Raperda analisis dampak lalu lintas, Raperda pengelolaan sampah, dan Raperda perindustrian.

Menurutnya, proses raperda ini sudah sejak bulan Maret lalu dan dibahas oleh Pansus serta pihak eksekutif. “Raperda ini mulai dibahas sejak bulan Maret lalu. Eksekutif telah memasukkan dokumen Raperda ini kepada Badan Legislasi untuk ditindak lanjuti. Setelah itu baru dibentuk pansus untuk membahasnya,” kata Glebot setelah Rapat Paripurna, Rabu (31/05).

Glebot mengungkapkan, sebenarnya ada 10 Raperda yang dibahas pansus, dan 4 diantaranya sudah ditetapkan beberapa waktu lalu. Kini yang harus dilakukan eksekutif adalah mensosialisasikannya kepada masyarakat sebelum menerapkannya. “Sudah menjadi tugas eksekutif untuk mensosialisasikannya sebelum Raperda ini akan diterapkan sebagai Perda,” jelasnya.

Terpisah, Walikota Blitar, M Samanhudi Anwar mengatakan, persetujuan atau penetapan Raperda ini sudah tepat waktu. Dan pihaknya pun menyambut baik dengan penetapan Raperda ini. “6 raperda ini sangat penting dan dibutuhkan bagi Pemerintah Kota Blitar sebagai payung hukum dalam melakukan tindakan,” tandasnya.

Samanhudi menegaskan, sebelum menerapkan 6 Raperda ini pihaknya akan memberitahukan kepada masyarakat melalui sosialisasi. “Dalam waktu dekat ini kita akan sosialisai, kemudian setelah lebaran akan kita terapkan,” tegasnya.(blt2)

Keterangan gambar: Penandatanganan persetujuan 6 Raperda Kota Blitar.(foto : fathan)