ADAKITANEWSpungli Fogingpungli foging 1, Nganjuk – Wabah demam berdarah dengue (DBD) di Kabupaten Nganjuk yang kini merebak justru menjadi lahan pungutan liar (Pungli) bagi petugas fogging. Program yang seharusnya diterima secara gratis oleh warga, tetap saja diminta harus membayar Rp. 10 ribu setp kepala keluarga (KK)

“Bayarnya lewat pak RT, saya tapi tidak tahu, setelah terkumpul uangnya disetor ke mana?,” ujar Jumadi,52, salah satu warga Kelurahan Kapas, Kecamatan Sukomor.

Menurut Jumadi, sebelum dilakukan fogging warga didatangi oleh ketua RT masing-masing. Dikatakan untuk fogging masing-masing KK diwajibkan bayar Rp 10 ribu untuk membayar petugas dari Dinas Kesehatan Nganjuk. Pasalnya, di wilayah kelurahan Kapas, sudah terdeteksi ada salah satu warga terkena DBD hingga masuk rumah sakit. Agar tidak menyerang warga lain, seluruh lingkungan harus disemprot.

Kendati ada yang keberatan, semua warga tetap mengeluarkan uang Rp 10 ribu. Lantaran, jika menolak membayar, rumahnya tidak akan disemprot. “Kalau tidak disemprot, jangan-jangan nanti nyamuknya bisa pindah ke rumah saya,” ungkap Jumadi.

Di Lingkungan Jarakan dan Kramat setiap warga juga diminta bayar Rp 10 ribu. Meski keberatan, namun warga tidak berani menolak untuk membayar petugas fogging. Padahal dalam situasi kejadian luar biasa, tindakan pencegahan penyebaran DBD merupakan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan.

Terkait pungli saat fogging, Kabid Pencegahan Pemberantasan Penyakit dan Kesehatan Lingkungan (P3KL) Dinkes Nganjuk, Saifulloh mengakui bahwa fogging menjadi tanggung jawab Dinkes. Bahkan pelaksanaannya juga tidak dikenakan biaya sama sekali.

Dinas Kesehatan menyediakan program pengasapan dalam satu fokus dengan kapasitas 160 hingga 200 rumah. “Bila melebihi kapasitas itu, dianjurkan kepada warga untuk melakukan fogging swadaya,” ujar Saifulloh di ruang kerjanya.

Persoalanya menurut Saifulloh, acapkali warga meminta rumahnya difogging, padahal diluar radius terjangkitnya DBD. Padahal, fogging memang fokus hanya di wilayah dimana terjangkit wabah DBD, tetapi justru mengembang satu desa minta disemprot.

Bila terjadi demikian, warga harus menanggung biaya tambahan, lantaran untuk pembelian obat dan biaya operasional sudah diluar tanggungjawab dari dinkes.  “Kalau menurut aturannya, yang difogging itu dalam radius 100 meter untuk wilayah yang terjangkit DBD, tapi kenyataannya sering kemana-mana,” terangnya. (Jati).