AdaKitaNews Daerah Fraksi Demokrat Nyatakan Dasar Hukum untuk Pansus UB Tidak Jelas

Fraksi Demokrat Nyatakan Dasar Hukum untuk Pansus UB Tidak Jelas

f-tpuADAKITANEWS, Kota Kediri – Fraksi Partai Demokrat belum menentukan sikap terkait pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk pembangunan gedung Universitas Brawijaya (UB). Mereka menganggap dasar hukum yang digunakan untuk Pansus tidak jelas, sehingga mereka memilih menahan diri terlibat dalam Pansus.

“Kita masih akan menunggu hasil kunjungan kami (seluruh anggota DPRD) bersama eksekutif (Pemkot Kediri) kepada Kemen Ristek Dikti pekan depan. Fraksi Demokrat belum bisa menerima ikut Pansus sebelum ada dasar hukum yang jelas,” ujar Yudi Ayubkhan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Kediri kepada Tim Adakitanews.com, Rabu (05/10).

Selama ini, menurut Ayubkhan, dasar hukum yang digunakan yakni hasil evaluasi Gubernur dan UB yang dianggap belum memiliki ijin sekolah jauh dari Kemen Ristek Dikti belum cukup untuk dijadikan dasar adanya Pansus. Ia menjelaskan, persolaan ijin dari Kemen Ristek Dikti tersebut bukan urusan Pemkot Kediri maupun DPRD, namun menjadi tanggungjawab dari pihak UB.

“Persoalan ijin (Sekolah jauh) itukan tanggungjawab UB, bukan tanggungjawab Pemkot maupun DPRD. Memang, mekanismenya (Pendirian UB di Kota Kediri) harus ada ijin terlebih dahulu. Cuma, saat ini kita belum tahu, UB sudah mengajukan ijin apa belum. Informasinya, sekarang mereka (UB) sudah mengajukan ijin,” jelasnya.

Sedangkan hasil evaluasi Gubernur yang menyatakan agar Pemkot Kediri lebih mencermati lagi MoU dengan pihak UB, menurut Yudi Ayubkhan juga belum bisa menjadi dasar adanya Pansus. Pasalnya, Ia melihat dari MoU yang menyatakan terkait pemanfaatan aset daerah tidak harus mendapatkan ijin dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD). “MoU itukan pemanfaatan aset, sedangkan pemanfaatan aset daerah itu tidak harus mendapatkan ijin dari Dewan,” jelasnya

Ketika ditanya apakah ada potensi Pansus tersebut batal, Ayubkhan mengatakan, menunggu hasil dari kunjungan bersama DPRD dan Pemkot Kediri ke Kemen Ristek Dikti pada hari Senin 11 Oktober 2016 nanti. “Dasar yang digunakan untuk Pansus itu apa? selama ini tidak jelas. Kalau teman-teman dari Fraksi PDI dan PKB yang menginginkan untuk tetap dibentuk Pansus, Fraksi Partai Demokrat menahan diri untuk tidak ikut Pansus terlebih dahulu,” jelasnya

Hal lain justru diungkapkan oleh Reza Darmawan Ketua Pansus UB. Ia mengatakan, jika pengajuan dari salah satu fraksi sudah cukup untuk diadakannya Pansus. “Pengajuan dari salah satu fraksi sudah bisa menjadi salah satu dasar untuk mengajukan Pansus,” ujarnya

Namun, ketika ditanya berapa fraksi yang mengajukan Pansus tersebut, Reza Darmawan mengaku tidak tahu terkait hal itu. “Saya kurang tahu, karena saya kemarin hanya ditunjuk sebagai ketua (Pansus UB),” kata Reza Darmawan anggota DPRD dari fraksi Partai Amanat Nasional.(Zay)

 

Keterangan Gambar :Yudi Ayubkhan Anggota DPRD Kota Kediri.