ADAKITANEWS, Kota Blitar – Puluhan guru honorer di Kota Blitar yang tergabung dalam Forum Sukwan Sekolah Negeri Kota Blitar (Forwara), mendatangi kantor DPRD Kota Blitar untuk melakukan audiensi menyampaikan beberapa keluhannya, Rabu (10/01).

Ditemui usai audiensi, Ketua Forwara, Arif Bawana Kurniawan mengatakan, dalam audiensi ini pihaknya mempertanyakan statusnya di Pemerintah Kota Blitar. Karena menurutnya, saat di sekolah pihaknya bisa dibilang memiliki peran yang sentral untuk masalah pendidikan.

“Dengan adanya penundaan PNS tenaga guru di lingkup pendidikan yang ada di sekolah Kota Blitar, kita sebagai tenaga sukwan yang memenuhi kekurangan itu,” katanya.

Namun sejauh ini, lanjut Arif, pihaknya mendapatkan jasa kerja dari sekolah belum seberapa. Untuk itu ia mengadu ke DPRD agar kesejahteraannya naik, minimal bisa mendapatkan sesuai UMK.

Menurutnya, kalau kesejahteraan meningkat, otomatis kinerjanya juga ikut meningkat begitu pula kualitas pendidikan. “Gaji honorer di Kota Blitar dari sekolah masih dibawah Rp 500 ribu. Tentu ini jauh dibawah UMK. Akhirnya kita tidak fokus karena untuk memenuhi kebutuhan keluarga tidak mencukupi,” pungkasnya.

Arif menuturkan, hasil audiensi ini akhirnya mendapat perhatian dari DPRD. Sehingga langkah awal pihaknya akan mendata jumlah honorer di Kota Blitar secara detail, dari instansi mana saja, dan data itu akan dijadikan DPRD sebagai acuan dalam penganggaran.

“Kalau sesuai pendataan kita sampai awal Desember 2017 lalu, jumlah tenaga guru honorer sebanyak 331 dari SD dan SMP. Namun ada sebagian TK yang dinegerikan, kurang lebih ada tambahan 16 orang. Jadi totalnya sekitar 347,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiharto mengatakan, secara prinsip sesuai jargon APBD Kota Blitar yang pro rakyat, semua belanja kebutuhan daerah yang berkaitan dengan peruntukannya untuk rakyat akan tetap dilakukan.

Namun ia mengaku, baru mengetahui ada ratusan guru honorer tidak tetap yang honornya masih dibawah UMK. Oleh karena itu, DPRD akan melakukan klarifikasi terhadap Dinas Pendidikan, untuk dijadikan kebijakan umum anggaran.

“Kalau memang dimungkinkan secara ketentuan perundangan bisa dibiayai atau dianggarkan, maka akan diberikan sebagaimana prinsip-prinsip pendanaan pendidikan,” jelas Totok.

Totok menambahkan, di APBD Kota Blitar 2018 ini ada Rp 243 miliar atau 27,7 persen anggaran APBD untuk pendidikan. “Ya selanjutnya kita minta data secara rinci, sehingga bisa membuat kebijakan untuk menganggarkan. Karena kita tidak bisa menganggarkan sesuatu yang tidak terukur. Jadi harus jelas semuanya,” imbuhnya.(fat/wir)

Keterangan gambar: Suasana audiensi di kantor DPRD Kota Blitar.(foto : fathan)