GP Ansor Kabupaten Kediri Tanggapi Raperda Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

1453

2016-05-31_14.10.47ADAKITANEWS, Kediri – Gerakan Pemuda (GP) Anshor Kabupaten Kediri menanggapi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang saat ini sedang dalam penggodokan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD. Terdapat beberapa poin yang menjadi titik kritis yang harus disikapi menurut organisasi kepemudaan tersebut dalam Raperda yang sedang dibahas.

“Inti surat tanggapan yang kita layangkan pada Bamus Raperda Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, GP Anshor mendorong terciptanya sistim pemerintahan desa yang bersih dan bermartabat sebagaimana amanat undang-undang,” ujar Sutrisno, Koordinator Tim Pengkajian Raperda Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa GP Anshor Kabupaten Kediri. Senin, (30/05).

Lebih lanjut Sutrisno mengatakan, aroma praktik politik uang dalam yang terjadi pada pengangkatan perangkatan desa acapkali terjadi. Al hasil, sistim pemerintahan desa sebagai ujung tombak pemerintahan tidak berjalan secara efektif. “Indikasinya selama ini terjadi politik uang dalam pengangkatan perangkat desa. Memang ini sulit dibuktikan, namun masyarakat secara umum sudah tahu hal itu,” jelasnya.

Dengan Perda Raperda Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang saat ini di godok ditingkat legislative, kata Sutrisno, pihaknya berharap dapat mengeliminir politik uang dan kepentingan sejumlah pihak. “Harapanya bagaimana semua dapat berjalan secara normal sesuai dengan undang-undang. Agar konsflik sebagaimana yang terjadi di Desa Rembangkepuh tidak terjadi lagi,” tegas Sutrisno.

Dalam surat dan hasil kajian GP Anshor, terdapat titik kritis dalam beberapa pasal di Raperda tersebut, sehingga harus ditambahkan ditambahkan dan diperjelas. Diantara titik kritis tersebut adalan soal ujian perangkat desa yang hanya terdiri tes tulis dan wawancara. GP Anshor memberi masukan harus dilakukan juga tes Psikologi. “Kita harus tahu secara kejiawaan atau psikologis dia layak apa tidak, jangan sampai setelah menjadi perangkat desa psikologisnya tidak bagus. Ini akan mempengaruhi kinerja lo. Poin lain masih ada beberapa, termasuk soal anggaran dan lain sebagainya” ungkapnya.

Sementara, Anggota Bamus Raperda Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Antok Prapungka Jaya, menyatakan pihaknya menerima dan akan mengkaji lebih lanjut masukan yang disampaikan GP Anshor. “Kita terima masukan dari siapapun, termasuk GP Anshor agar PErda yang kita hasilkan nanti lebih sempurna. Namun harus kita bawa dan kita bahas duku dalam rapar Bamus,” jelasnya. (blot).