Gubernur di rapat forum pimpinan daerah@dakitanews Kendari– Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam menyatakan akan memberikan sanksi pada bupati yang dianggap tidak tidak setia dalam mengerjakan tugas daerah. Bupati yang tidak patuh maka harus menekan egonya, sebab undang-undang pemerintahan daerah yang baru sudah memberikan kewenangan lebih pada gubernur untuk mengawasi, membina bahkan memberi sanksi pada kepala daerah yang tidak setia.

Dengan berlakunya UU nomor 23 tahun 2014 yang baru disahkan diharapkan kepala daerah tidak lalai mengerjakan tugasnya jika tidak Gubernur bisa mencabut kewenangan kepala daerah selama tiga bulan, sebagai gantinya akan mengankat wakil atau pejabat tertentu selama kepala daerah menjalani hukuman.

Terkait dengan pembinaan, pengawasan dan sanksi, semoga hal ini tidak menjadi kendala dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, tetapi seharusnya, menjadi perhatian kita semua dalam peningkatan kinerja pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Gubernur sebenarnya tidak bermaksud untuk menakut-takuti kepala daerah, namun regulasi pemerintah daerah yang baru memberikan wewenang untuk menindak tegas kepala daerah atau walikota yang tidak taat terhadap instruksi pemerintahan pusat.

“Khusus kepala daerah yang dianggap sering tidak hadir tanpa ijin sampai tujuh hari, akan diberikan teguran. Untuk dapat memantaunya akan dipasang CCTV di ruang kerja kepala daerah, hal ini dimkasudkan agar lebih efektif bekerja”Jelas Nur Alam saat membuka rapat forum kordinasi pimpinan daerah se-Sultra, kemarin (12/11).

Dengan disahkannya UU nomor 23 tahun 2014 ini telah memberikan akses yang mudah bagi pemerintah pusat dalam hal ini gubernur, agar pelayanan masyarakat maupun pembangunan semakin efektif. (alx)